Pembuktian bagi Guru Pamong
PURWAKARTA-Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS Ir. H. Abdul Hadi Wijaya ( Gus Ahad) menyampaikan rasa syukur atas cairnya honor bagi guru pamong di seluruh Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah 1-13 di Jawa Barat.
“Syukur Alhamdulillah, akhirnya honor guru pamong sudah cair pada 5-6 Mei 2023 kemarin. Honor tersebut langsung masuk ke rekening para guru pamong,” kata Gus Ahad saat dihubungi melalui gawainya, Senin (8/5).
Dijelaskannya, jumlah guru pamong yang berhak mendapatkan pencairan ada 1.700 orang. Jumlah masing-masing honor dari Pemprov Jabar teralokasikan senilai Rp10.659.000 per guru.
Baca Juga:Polsek Pabuaran Ringkus Pelaku Kurang dari 24 JamBupati Hengki Kurniawan Bakal Evaluasi Kinerja Kepala Disnakertrans
“Jumlah ini adalah rapel dari anggaran yang seharusnya cair pada Desember 2022 yang lalu. Namun karena saat itu ada kendala di Dinas Pandidikan, maka baru bisa dicairkan pada Mei 2023 lewat alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT),” ujar Gus Ahad mengungkapkan.
Legislator asal dapil Purwakarta – Karawang ini pun berharap pencarian ini menjadi motivasi dan pembuktian bagi para guru pamong.
Terlebih, sambungnya, selama ini beredar kabar di kalangan guru pamong bahwa mereka ini terabaikan, dianggap tidak penting. Bahkan ada selentingan kabar sekolah-sekolah terbuka akan dibubarkan oleh Pemprov Jabar.
“Setelah kami mendengar dan mengkonfirmasi, kami pastikan kabar itu hoaks. Sebaliknya, justru pemerintah berkepentingan dengan angka serapan sekolah, baik angka serapan murni maupun kotor yang diperlukan,” ucap Gus Ahad.
Lebih lanjut Gus Ahad menjelaskan, sebelumnya, perwakilan guru pamong berkomunikasi dengan Komisi V dan mengabarkan bahwa 1.700 guru pamong belum menerima pencairan honor 2022 dan kemudian tidak teranggarkan di 2023.
Kemudian, lanjutnya, pada Maret 2023 lalu, Komisi V mendengar audiensi para perwakilan guru pamong. Usai audiensi tersebut, Komisi V memanggil Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Kami pun saat itu sudah menemukan akar permasalahannya dan menyepakati agar Pemprov mencairkan honor guru pamong lewat BTT. Alhamdulillah, bisa tercairkan Rp20,1 miliar untuk 1.700 guru pamong,” kata Gus Ahad.
Baca Juga:Punya Mall, hanya Sebatas Impian Warga SubangStok Darah Golongan AB Terbatas
Dijelaskannya, guru pamong ini adalah masyarakat atau tokoh yang ingin memajukan pendidikan di daerahnya. Di mana, mereka ini memfasilitasi anak-anak yang tidak bersekolah sehingga bisa disekolahkan lewat jalur sekolah terbuka.