Hadar menjelaskan bahwa konstitusi tidak mengatur sistem pemilu, kecuali untuk pemilihan presiden.
Yang diatur oleh konstitusi hanya lembaga penyelenggara pemilu dan standar penyelenggarannya.
“Konstitusi tidak mengatur sistem pemilu, kecuali untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk pemilihan lainnya, tidak ada pengaturan khusus. Konstitusi hanya mengatur lembaga penyelenggara pemilu dan prosedur pelaksanaannya.
Sebagai perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih,
Baca Juga:Kasus Pemerkosaan Mayat Siswi SMP di Mojokerto: Kendala Pidana dan Kompleksitas Hukum3 Rekomendasi Game Slot Tanpa Deposit yang Bisa Withdraw 2022 Terbaik: Nikmati Sensasi Bermain Tanpa Merogoh Kocek
Hadar berharap agar MK menunjukkan konsistensi dalam menguji kasus-kasus serupa di masa depan.
“Oleh karena itu, MK seharusnya tetap konsisten dalam menghadapi aspek-aspek serupa dalam menguji kasus-kasus lainnya, sebagai pembuat kebijakan hukum yang terbuka,” ungkapnya.
Hadar juga menekankan pentingnya MK memperhatikan aspirasi masyarakat.
Pemilu yang baru-baru ini dilaksanakan seharusnya menjadi pertimbangan bagi MK dalam menentukan putusan.
“MK juga harus memperhatikan aspirasi dan keinginan masyarakat, mengingat berbagai survei publik dan praktik yang telah dilakukan dalam beberapa pemilu terakhir menunjukkan bahwa preferensi masyarakat lebih condong pada pemilihan langsung calon anggota legislatif daripada partai politik,” ujarnya.
Read more:
Kesimpulannya, publik menantikan putusan MK mengenai sistem pemilu yang akan diumumkan hari ini.
Meskipun harapannya beragam, KPU telah memastikan bahwa tahapan Pemilu 2024 akan tetap berjalan sesuai jadwal.
Putusan MK diharapkan dapat menjaga tatanan pemilu yang ada dan memperhatikan aspirasi serta keinginan masyarakat.
Baca Juga:Nonton Film Kabayo Sub Indo: Pengalaman Seru Menyaksikan Film-Film Kuda yang MenarikContoh-Contoh Surat Aktif Kuliah: Panduan Lengkap dan Praktis (Bisa Langsung CoPas)
MK juga diharapkan tetap konsisten dalam menguji kasus-kasus serupa di masa depan sebagai lembaga pembuat kebijakan hukum yang terbuka.