Ia menjelaskan bahwa meskipun belum ada laporan resmi, polisi tetap dapat melakukan penyelidikan jika terdapat informasi yang mengarah pada tindak pidana.
Pihak kepolisian bisa saja menerima informasi lebih lanjut dari masyarakat melalui Polres Purwakarta.
“Jika ada informasi atau petunjuk yang relevan, silakan datang langsung ke kantor Tipidkor,” sarannya.
Baca Juga:Potensi TTPO dalam Hiburan Malam dan Panti Pijat di Kabupaten KarawangCara Menghilangkan Iklan di HP Oppo: Panduan Lengkap untuk Pengguna
Desakan untuk dilakukannya penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran PDAM Purwakarta juga disuarakan oleh Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Purwakarta, Ir. Awod Abdul Qadir.
“Hal ini harus diselidiki oleh aparat penegak hukum. Setidaknya hal ini dapat mengklarifikasi situasi. Selain itu, PDAM harus transparan karena merupakan badan usaha milik publik,” ucap Awod.
Kasus ini berawal ketika PDAM Purwakarta dilaporkan gagal menyetor hasil pendapatan ke kas daerah.
Padahal, setiap bulannya, perusahaan ini memperoleh pemasukan sebesar Rp1,9 miliar atau total Rp22,8 miliar per tahun dari 23.007 pelanggan sektor rumah tangga, belum termasuk sektor niaga dan industri.
Tidak hanya itu, hampir setiap tahun, anggaran dari APBD Purwakarta, baik provinsi maupun pusat, sering digunakan sebagai dana penyertaan modal.
Jika dihitung secara keseluruhan, jumlahnya mencapai lebih dari Rp100 miliar.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, di bawah kepemimpinan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rohayatie, S.H., M.H., siap untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan kebocoran anggaran di PDAM Purwakarta.
Masyarakat dapat menggunakan Sistem Informasi Manajemen Indikasi Korupsi (Simpink) yang telah disediakan oleh Kejari Purwakarta untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi secara online dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
Baca Juga:Film Mowgli: Legend of The Jungle (2018): Petualangan Epos Klasik yang MengguncangTonton dan Download Kimetsu no Yaiba Season 3: Kisah Petualangan di Swordsmith Village Arc
Polres Purwakarta juga siap menerima informasi yang berkaitan dengan kasus ini.
Dengan adanya dorongan dari masyarakat, diharapkan kasus ini dapat segera diselesaikan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran PDAM Purwakarta dapat terwujud.