Dibeberkan Kusna, pada tahun 1994 saat dirinya menjabat, Desa Pagerwangi menjadi Desa Percontohan Rangking Satu se-Jawa Barat. Namun, selepas dirinya tidak lagi menjabat Kades, Pagerwangi tidak lagi memiliki prestasi apapun yang bisa ditonjolkan ke publik.
Oleh karenanya, lanjut dia, dirinya masih memiliki ide dan gagasan untuk kembali memimpin dan megeneralkan pembangunan agar masyarakat bisa merasakan langsung kehadiran Pemerintahan Desa yang pro terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
“Adanya bantuan dana desa yang besar saat ini tentu berbeda kondisinya dengan zaman dulu yang hanya Rp 5 juta tapi bisa membangun hingga Rp 80 juta kalau sekarang, bantuan bisa mencapai Rp 2 miliar tapi bisa ada penyimpangan atau disunat misalkan Rp 200 juta kan bisa jadi masalah,” imbuhnya.
Baca Juga:Bentangkan Kain Merah Putih Terpanjang, Al-Muhajirin Cetak Rekor MuriSamsat Subang Kenalkan Mesin Canggih APM
“Saya inginnya, kalau anggaran secara general untuk pembangunan desa, murni dialokasikan dan bisa dipertanggungjawabkan supaya Pemdes ini sehat, tidak ada masalah,” jelasnya.
Disampaikan Kusna, dengan besarnya anggaran untuk desa yang diberikan negara, kerap dimanfaatkan para Kades untuk kepentingan pribadi. Bahkan, tidak sedikit pula Kades yang memanfaatkan kesempatan untuk mengubah dokumen desa, bermain di tanah kas desa, mengubah aset desa, serta menggadaikan sertifikat desa untuk kepentingan pribadi.
“Bagi saya, kalau desa maju tentu negara juga maju. Bagi saya umur 63 tahun tidak menjadi halangan untuk memimpin desa karena saya ingin memberikan teladan bahwa memiliki jabatan itu harus bermanfaat bagi masyarakat banyak,” tukasnya.(eko/sep)