KOTA BANDUNG – Hasil survei yang dilakukan Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC) menunjukkan Jawa Barat masih menjadi provinsi yang toleran.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jabar Iip Hidayat mengemukakan, warga Jabar secara umum dapat dinilai sebagai masyarakat yang toleran, tidak seperti gambaran beberapa kalangan yang menganggap wilayah Jabar paling tidak toleran.
Menurut Iip, hasil penelitian IPRC ini merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga:11 Ribu Pelari Start di Gedung Sate Pemdaprov Jabar Dukung Pocari Sweat Run 2023Buka Kejuaraan Tenis Lapangan se-Priangan Timur, Uu Ruzhanul: Wadah Pembinaan Atlet
“Hasil penelitian menunjukkan, masalah toleransi dari sisi sosial, warga Jabar sebagian besar menyatakan tidak mau hidup berdampingan dengan agama lain,” ucap Iip, Jumat (28/7/2023).
Artinya kata Iip, masih tinggi rasa itu dan diminta akan mengembangkan hal dan tentunya harus ada tindak lanjut.
“Tindak lanjut bagaimana kita mendidik, membina generasi muda menjaga kerukunan. Bagaimana masyarakat juga berbaur dalam perbedaan dan kami lakukan bersama FKUB salah satu mitra strategi ini di antaranya,” kata Iip.
Sementara itu Direktur Riset IPRC Leo Agustino memaparkan bahwa hasil penelitian IPRC mengenai “Persepsi Warga Jawa Barat Terhadap Isu Toleransi di Provinsi Jawa Barat”, beberapa waktu lalu di Bandung.
Leo menjelaskan, beberapa temuan dalam penelitian IPRC menunjukkan 79,8 persen responden menyatakan tidak setuju bahwa demokrasi adalah sistem yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.
“Sebesar 81,2 persen responden menyatakan tidak setuju bahwa Pancasila dan UUD 1945 tidak cocok karena bertentangan dengan ajaran Islam,” tutur Leo.
“Sebesar 92,2 persen responden bersedia berteman dengan orang yang berbeda agama. 90,6 persen responden bersedia bertetangga dengan orang yang berbeda agama. Kemudian 88,9 persen responden bersedia memberikan bantuan dengan tetangga yang berbeda agama,” imbuhnya.
Baca Juga:Pemdaprov Jabar dan KASN Teken MoU Center of Excellence Manajemen ASN Berbasis Sistem MeritBupati Garut Soroti Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Pendidikan Pascasarjana
Selanjutnya 76,3 persen responden bersedia berdialog dan bermusyawarah dengan orang yang berbeda agama dan 92,6 persen responden setuju dengan pernyataan
“Hidup berdampingan antar-pemeluk agama dan tidak saling menghina. Selain itu 69,9 persen responden setuju dengan pernyataan “setiap orang punya hak untuk beribadah, maka acara keagamaan apa pun di lingkungan saya tidak boleh dilarang atau dihentikan,” ujar Leo.
Terakhir, 92,1 persen responden setuju terhadap pernyataan pemerintah harus melindungi kelompok yang mendapat kekerasan dari kelompok lain. Dan 90,8 persen responden menyatakan ajaran agamanya mengajarkan untuk bergaul dan menghormati penganut agama lain.