PURWAKARTA– Pj. Bupati Purwakarta Benni Irwan mengikuti rapat koordinasi (rakor) Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 yang di pimpin oleh Mendagri melalui virtual/zoom meeting, bertempat di Aula Janaka Komplek Pemda Purwakarta, Senin (8/1).
Dilaporkan dalam rakor ini, Secara kumulatif pada 2023, sebanyak 50 kota mengalami inflasi di atas inflasi nasional, sedangkan 40 kota lainnya mengalami inflasi di bawah atau sama dengan inflasi nasional. “Di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua didominasi oleh kota dengan inflasi di atas inflasi nasional. Sedangkan di Pulau Sumatera dan Kalimantan didominasi oleh kota dengan inflasi di bawah atau sama dengan inflasi nasional,” kata Benni kepada wartawan.
Secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) turun sebesar 37 poin. Wilayah dengan persentase penurunan terbesar secara berturut-turut adalah Pulau Jawa (turun 56 poin), Luar Pulau Jawa dan Sumatera (turun 35 poin), dan Pulau Sumatera (turun 32 poin).
Baca Juga:Tahun Ajaran Baru, Semangat Baru, Tatang Komara Sebut untuk Tingkatkan Mutu PendidikanPipin dan Pepta Sebut Elektabilitas PKS Meningkat, Konsisten Jadi Oposisi
“Cabai merah adalah komoditas yang fluktuasi harganya cukup signifikan selama Januari 2024 (sampai Minggu pertama, red). Fluktuasi harga komoditas tersebut terjadi di 96 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Adapun 50 kabupaten/kota selama Desember 2023 tidak mengalami fluktuasi harga (stabil) pada 20 komoditas pangan yang dipantau. Di hari yang sama, Sekda Purwakarta Norman Nugraha memimpin Rapat Persiapan Penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan beras tahun 2024, bertempat di ruang Kerja Sekda.
Rapat ini sebagai tindak lanjut Pemerintah Daerah Purwakarta atas Surat Badan Pangan Nasional (Bapanas) Perihal Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras Tahun 2024.
“Bapanas melalui Perum Bulog akan menyalurkan cadang pangan pemerintah komoditas beras sejumlah 10 kilogram per KPM (Keluarga Penerima Manfaat) selama enam bulan, yakni pada Januari sampai dengan Juni 2024,” ucap Norman.
Diharapkan, kata Norman, program yang dilakukan pemerintah ini secara sinergis dapat membuahkan hasil yang positif dan berprogres baik.(add/sep)