Jokowi Tegaskan Presiden dan Menteri Boleh Kampanye di Pilpres 2024 Presiden Boleh Memihak

Jokowi Tegaskan Presiden dan Menteri Boleh Kampanye di Pilpres 2024 Presiden Boleh Memihak
Jokowi Tegaskan Presiden dan Menteri Boleh Kampanye di Pilpres 2024 Presiden Boleh Memihak
0 Komentar

PASUNDAN EKSPRES – Pemilihan Umum 2024 semakin mendekat, dan setiap pasangan calon tengah berupaya keras untuk meraih dukungan suara.

Dalam suasana ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menyuarakan pandangannya bahwa presiden dan menteri memiliki hak untuk terlibat aktif dalam kampanye pemilihan umum.

Pernyataan ini dia sampaikan secara langsung kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta.

Baca Juga:Cara Mengajukan KUR Bank Jatim 2024Cara Cek Data Non ASN Tahun 2024 di BKN Mudah dan Cepat

Jokowi menjelaskan bahwa seorang presiden dan menteri memiliki kebebasan untuk mendukung calon tertentu dalam dinamika pesta demokrasi.

Meskipun hak tersebut diberikan, Jokowi menegaskan pentingnya menjaga agar para pejabat tersebut tidak menggunakan fasilitas negara selama proses kampanye.

Dia menyoroti bahwa presiden dan menteri, sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik, harus menjaga netralitas dan memastikan agar fasilitas negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan kampanye.

Chico Hakim, Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, memberikan tanggapan terhadap pernyataan Jokowi.

Hakim mencatat bahwa pandangan masyarakat tentang nepotisme dapat semakin kuat mengingat peran putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 bersama Prabowo Subianto.

Hakim menekankan perlunya pertimbangan etika dalam konteks partisipasi Presiden dalam kampanye.

Sebaliknya, Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 03, membuat pernyataan mengejutkan.

Baca Juga:Penumpang Bus Sinar Jaya Kehilangan Laptop Pelaku Terekam CCTVPengajuan dan Simulasi Cicilan KUR Bank Mandiri Online 2024

Ia menyatakan kesiapannya untuk mundur dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Keputusan ini diambil setelah berbicara dengan capres Ganjar Pranowo, yang menganggap adanya potensi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih menjabat di pemerintahan.

Mahfud menegaskan bahwa keputusannya untuk mundur adalah hasil dari kesepakatan dengan Ganjar Pranowo.

Dia berkomitmen untuk tidak menggunakan fasilitas negara atau kewenangannya sebagai Menteri untuk kepentingan kampanye.

Mahfud juga menegaskan bahwa keputusan ini merupakan contoh nyata dari komitmen terhadap integritas politik.

Ganjar Pranowo, dalam tanggapannya, menyebut bahwa diskusi mengenai mundurnya Mahfud merupakan langkah untuk memastikan adanya fair play dalam kompetisi.

Ganjar juga mengajukan saran serupa kepada Prabowo Subianto, yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Dengan dinamika politik yang semakin kompleks menjelang Pemilihan Umum 2024, isu etika dan netralitas dalam kampanye menjadi fokus perbincangan.

0 Komentar