Evaluasi dan Pergantian Kepemimpinan
Evaluasi terhadap kinerja Bambang dan Dhony sudah dilakukan sejak tahun lalu. Bahkan, nama-nama calon pengganti Bambang sudah beredar sejak Agustus tahun lalu. Seorang menteri di bidang ekonomi sempat dipersiapkan untuk menggantikan posisi Bambang, namun rencana tersebut ditunda karena Bambang masih berjanji untuk memperbaiki kinerjanya, khususnya dalam hal menarik investor.
Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe, sebenarnya sudah mengajukan pengunduran dirinya sejak Mei 2023. Namun, Presiden Jokowi menahan pengunduran diri Dhony dengan harapan ia bisa memberikan kontribusi positif dalam pembangunan IKN, terutama karena pengalamannya dalam pembangunan kota baru. Namun, ketidakcocokan antara kepala dan wakil kepala IKN akhirnya memaksa keduanya untuk mundur.
Masalah Lahan dan Birokrasi, Hambatan Utama Pembangunan IKN
Salah satu masalah terbesar dalam pembangunan IKN adalah pembebasan lahan. Dari total lahan yang diperlukan, sebanyak 286 hektar belum dibebaskan, yang mencakup kawasan untuk pembangunan jalan tol dan pengendalian banjir. Hambatan ini membuat akses ke zona inti IKN menjadi sulit dan menghambat mobilisasi alat berat untuk pembangunan.
Baca Juga:Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN Itu Mengundurkan Diri Atau Diundurkan Diri?Detik-Detik Mengerikan di Sampit, Tari Perang dan Teriakan Mistis
Dalam beberapa rapat evaluasi yang diadakan antara Februari hingga Mei, Presiden Jokowi menekankan pentingnya progres dalam pembebasan lahan. Namun, hingga rapat terakhir, belum ada kemajuan signifikan yang dicapai oleh Otorita IKN. Salah satu alasan utamanya adalah ketidakmampuan Otorita IKN untuk mengeksekusi keputusan terkait pembebasan lahan, yang seharusnya didukung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kontroversi Penunjukan dan Keputusan Mundur
Penunjukan Bambang dan Dhony sebagai pimpinan Otorita IKN awalnya mengejutkan banyak pihak. Pada saat itu, nama-nama seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ridwan Kamil lebih sering disebut sebagai kandidat potensial. Namun, pilihan jatuh kepada Bambang dan Dhony, yang dianggap memiliki latar belakang dan pengalaman yang sesuai untuk memimpin proyek besar ini.
Meski demikian, keputusan tersebut ternyata tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Bahkan, beberapa pihak mengkritik proses penunjukan yang dianggap kurang transparan dan tanpa partisipasi publik yang memadai. Bambang, misalnya, mengaku merasa galau dan berat hati menerima jabatan tersebut, mengingat tantangan besar yang harus dihadapinya.