Pandangan Kritis terhadap Proyek IKN
Sejak awal, proyek IKN telah menuai berbagai kritik, terutama terkait proses yang dinilai tergesa-gesa dan kurang transparan. Pembuatan undang-undang IKN pada tahun 2022 berlangsung cepat tanpa partisipasi publik yang cukup. Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) juga dilakukan dengan terburu-buru, mirip dengan proyek Food Estate yang juga dikritik karena kajian yang tidak komprehensif.
Sikap kritis terhadap proyek IKN bukan hanya datang dari luar pemerintahan, tetapi juga dari internal. Beberapa narasumber di lingkaran istana menyebutkan bahwa masalah lahan dan perencanaan yang tidak matang menjadi faktor utama kegagalan pimpinan Otorita IKN dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, kajian dari McKinsey yang dibuat untuk mendukung KLHS cepat ini tidak sepenuhnya digunakan, terutama terkait penentuan koordinat kawasan inti pemerintah pusat (KIPP).
Masa Depan Proyek IKN
Dengan mundurnya Bambang dan Dhony, masa depan proyek IKN menjadi semakin tidak pasti. Pemerintah harus segera mencari pengganti yang memiliki kompetensi dan komitmen kuat untuk menyelesaikan proyek ini. Selain itu, perlu ada perbaikan dalam perencanaan dan eksekusi pembangunan agar dapat menarik kembali minat investor dan mengatasi hambatan birokrasi yang ada.
Baca Juga:Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN Itu Mengundurkan Diri Atau Diundurkan Diri?Detik-Detik Mengerikan di Sampit, Tari Perang dan Teriakan Mistis
Proyek IKN yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional dan simbol kemajuan Indonesia kini menghadapi tantangan besar. Pemerintah diharapkan dapat belajar dari kesalahan sebelumnya dan mengambil langkah-langkah yang lebih terencana dan inklusif untuk memastikan keberhasilan proyek ini di masa depan.