PASUNDAN EKSPRES – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan mulai diberlakukan pada 17 Agustus 2024. Menurut Luhut, kebijakan ini diharapkan dapat membuat penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran serta menghemat anggaran negara.
“Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi,” ujar Luhut dalam unggahan Instagram-nya @luhut.pandjaitan.
Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa pembatasan BBM subsidi ini tidak hanya bertujuan untuk efisiensi anggaran, tetapi juga sebagai respons terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan pembatasan ini, pemerintah berharap bisa menghemat anggaran negara untuk tahun 2024.
Baca Juga:Surat Pengunduran Diri Diserahkan, Gibran Rakabuming Raka Tinggalkan Jabatan Wali Kota SoloUlasan VinFast VF 7 EV, SUV Futuristik dengan Harga Terjangkau di Indonesia
Luhut juga menyoroti pentingnya mendorong penggunaan Bioetanol sebagai alternatif bahan bakar fosil yang lebih ramah lingkungan. Menurutnya, selain mengurangi ketergantungan pada BBM berbasis fosil, Bioetanol juga memiliki manfaat lain seperti mengurangi polusi udara dan menekan angka penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
“Itu juga bisa menghemat sampai Rp 38 triliun,” katanya dikutip dari Antara.
Pembatasan ini diharapkan dapat mengurangi subsidi yang salah sasaran dan memastikan bahwa hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang dapat menikmati BBM subsidi. Pemerintah juga berharap langkah ini akan memacu penggunaan bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan.
Namun, kebijakan ini juga mendapat perhatian dari berbagai pihak yang khawatir akan dampaknya terhadap masyarakat yang selama ini mengandalkan BBM bersubsidi. Pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang jelas agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan ini.
Sementara itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, termasuk dengan mempersiapkan regulasi pendukung dan memastikan kesiapan infrastruktur yang dibutuhkan.
Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara.