Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah belum memutuskan hasil diskusi mengenai wacana pembatasan BBM subsidi. “Belum. Belum. Belum. Bukan belum goal, kita kan mesti rapat, dirapatkoordinasikan dulu. Tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada,” tutur Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menanggapi perbedaan pendapat di antara anggota kabinet, Komisi VII DPR RI meminta pemerintah untuk memberikan sosialisasi yang jelas mengenai wacana tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. “Sebenarnya kami sambut baik wacana pembatasan pembelian BBM subsidi tersebut, namun jangan sampai membuat keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat yang memang pantas menerima subsidi,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno. Ia menjelaskan bahwa wacana ini sebenarnya sudah didorong Komisi VII sejak tiga tahun lalu untuk mengevaluasi penyaluran BBM subsidi yang dinilai kurang tepat sasaran. Banyak masyarakat mampu yang tidak berhak justru menikmati subsidi, tercermin dari 80 persen pengguna Pertalite yang tidak layak menerima.
Eddy menekankan bahwa pemerintah harus satu suara dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membingungkan masyarakat. “Pemerintah perlu mengkomunikasikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini secara baik kepada publik agar jangan sampai menimbulkan kebingungan bahwa seluruh kelompok masyarakat akan dibatasi pembelian BBM bersubsidi. Jangan bikin resah rakyat,” kata Eddy. Ia juga menyatakan bahwa sosialisasi yang jelas diperlukan agar tidak ada wacana lain seperti isu kenaikan harga BBM yang berkembang dan membuat masyarakat semakin resah.
Baca Juga:Surat Pengunduran Diri Diserahkan, Gibran Rakabuming Raka Tinggalkan Jabatan Wali Kota SoloUlasan VinFast VF 7 EV, SUV Futuristik dengan Harga Terjangkau di Indonesia
“Saya sempat mendengar keluh kesah masyarakat yang memang pantas mendapatkan subsidi. Mereka khawatir akan adanya kenaikan harga BBM dan membuat keadaan ekonomi semakin sulit seperti mencari pekerjaan dan naiknya harga barang pokok,” pungkas Eddy.