“Sejak awal, Paskibraka memang mengedepankan seragam,” jelas Yudian.
Dia menyampaikan hal ini untuk menjelaskan alasan di balik perubahan ketentuan seragam bagi anggota Paskibraka yang mengenakan hijab.
Pada tahun-tahun sebelumnya, anggota Paskibraka diperbolehkan mengenakan hijab saat upacara pengukuhan dan pengibaran bendera pada 17 Agustus.
Namun, BPIP memutuskan untuk menyamakan tata pakaian dan penampilan anggota Paskibraka pada tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.
Baca Juga:BPIP Angkat Bicara, Menyatakan Bahwa Tidak Ada Pemaksaan Paskibraka untuk Melepas JilbabHarga Toyota Alphard yang Sering Dipakai Oleh Artis dan Pejabat di Tahun 2024
Surat edaran tersebut tidak memberikan opsi berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang mengenakannya.
Yudian menjelaskan bahwa keputusan penyeragaman pakaian ini didasarkan pada semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, Sukarno.
“Awalnya, Paskibraka memang dirancang untuk mengutamakan keseragaman. Keseragaman ini penting karena kita baru merdeka dengan keragaman yang sangat besar di dunia. Inisiatif Presiden Sukarno adalah untuk menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika,” jelas Yudian.
Menurut Yudian, nilai-nilai yang dibawa oleh Sukarno meliputi kesatuan dalam seragam. Kesatuan ini diterjemahkan oleh BPIP dalam bentuk pakaian yang seragam.
“Uniform itu artinya seragam, harus sama. Jadi, ketika kita melihat anggota Paskibraka, mereka tidak dapat dibedakan satu sama lain, melambangkan kesatuan dalam keragaman,” tambah Yudian.
Yudian juga menjelaskan bahwa anggota Paskibraka mengikuti aturan secara sukarela, termasuk tentang tata pakaian.
Mereka juga menandatangani pernyataan resmi di atas meterai Rp 10 ribu sebagai bukti bahwa pernyataan tersebut sah dan mengikat secara hukum.
Baca Juga:Nokia 6600 5G: Revolusi Fotografi dengan Kamera 200MPNokia X200 5G: Desain yang Elegan dan Performa Tangguh
“(Pelepasan hijab) hanya berlaku saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih dalam upacara kenegaraan,” kata Yudian.
(dbm)