JAKARTA-Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan melakukan sejumlah kunjungan ke berbagai tempat sepekan terakhir pada November 2024 ini.
Di antaranya, Nusron menyerahkan menyerahkan 12 sertipikat tanah wakaf yang terdiri dari 9 sertipikat tanah wakaf milik perkumpulan NU dan 3 sertipikat tanah wakaf lainnya di Jawa Timur, Kamis (21/11).
“Tanah-tanah wakaf tersebut merupakan tanah pondok pesantren, masjid, musala, madrasah, dan yayasan pendidikan,” katanya.
Baca Juga:Berikan Pengarahan di Ditjen SPPR, Menteri Nusron Fokus Benahi Pelayanan dan Kualitas SDMBerhasil Realisasikan 2 Lokasi Konsolidasi Tanah Vertikal, Dirjen PTPP Ungkap Tantangan Besar Pelaksanaannya
Sebelumnya, di hari yang sama, Nusron juga menyerahkan 12 sertipikat tanah wakaf di Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
Sertipikat tanah wakaf yang diserahkan terdiri dari sembilan sertipikat tanah wakaf milik perkumpulan NU dan tiga sertipikat tanah wakaf lainnya di Jawa Timur.
“Tanah wakaf tersebut merupakan tanah pondok pesantren, masjid, musala, madrasah, dan yayasan pendidikan,” ujar Nusron.
Pada Selasa (19/11), Nusron Wahid mengunjungi Kantor Kementerian ATR/BPN di Cikeas, Kabupaten Bogor. Ia memberikan pengarahan langsung kepada jajaran tiga unit kerja.
Ketiganya, yaitu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Pusat Data Informasi Pertanahan (Pusdatin) Tata Ruang dan LP2B, serta Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan (Pusbang SKATP), utamanya terkait optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
“Sebulan saya mendalami isu di Kementerian ATR/BPN. Bisa disimpulkan bahwa Kementerian ATR/BPN secara keseluruhan outputnya adalah berupa pelayanan kepada masyarakat. Lalu, dalam konteks transformasi Kementerian ATR/BPN ke depan, baik itu Pusdatin, PPSDM, maupun Pusbang itu adalah software yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Nusron.
Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menerima Laporan Hasil Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Jakarta, Senin (18/11).
Baca Juga:Di Electricity Connect 2024, PLN Galang Kolaborasi Global Wujudkan Transisi Energi di IndonesiaTerima Laporan Hasil Kajian Sistemik dari Ombudsman RI, Wamen Ossy: Tindaklanjuti dengan Semangat Sinergi
Berdasarkan laporan tersebut, Kementerian ATR/BPN mendapat rekomendasi untuk menindaklanjuti penyelesaian tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit dengan kawasan hutan.
Sebelumnya, Ossy Dermawan mengunjungi Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur pada Sabtu (16/11/2024) siang.
Di hadapan jajarannya, ia mengimbau agar dapat mengelola pertanahan secara adil, merata, dan berkesinambungan ekonomi.