Palu – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengunjungi Kampung Reforma Agraria di Kelurahan Duyu, Kota Palu, Rabu (04/12/2024). Dalam kunjungannya, Wamen Ossy begitu antusias melihat keberhasilan Kelompok Tani “Duyu Bangkit” dalam memanfaatkan lahan untuk kemakmuran masyarakat.
“Kawasan Reforma Agraria ini berhasil menjadi contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah kota, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN setempat, Kantor Pertanahan Palu, Bank Indonesia, dan pihak lainnya. Sinergi ini membawa manfaat signifikan bagi masyarakat, khususnya peningkatan pendapatan petani sejak kawasan ini ditetapkan (menjadi Kampung Reforma Agraria, red) pada 2021,” tutur Wamen Ossy.
Ossy Dermawan juga menyoroti pentingnya pengelolaan lahan dengan prinsip _closed loop system_ sebagai prototipe yang akan terus dikembangkan di Kawasan Reforma Agraria lainnya. “Model seperti ini, jika dikelola dengan baik, bisa mencapai tujuan Reforma Agraria untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tambahnya.
Baca Juga:Tutup Rangkaian Kunker di Bandung, Nusron Berikan Pengarahan kepada Jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat Ruwat Bumi Desa Munjul Gelar Turnamen VolyÂ
Redistribusi lahan dan legalisasi aset di Kawasan Reforma Agraria diharapkan dapat terus diperluas. Kisah sukses dari Kampung Reforma Agraria di Palu, yang dikenal sebagai penghasil anggur lokal ini, menjadi contoh nyata bagaimana Reforma Agraria dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Model ini diharapkan menjadi inspirasi untuk daerah lain di Indonesia.
Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati dalam kesempatan yang sama turut menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui akses reformasi agraria. “Pak Menteri Nusron menghendaki model pemberdayaan berbasis closed loop untuk memastikan aset yang diberikan bisa dimanfaatkan secara optimal. Hal ini melibatkan penyediaan akses permodalan, ekonomi, hingga pemasaran,” ujarnya.
Namun, ia juga menekankan perlunya fleksibilitas model sesuai kondisi daerah. “Tidak semua wilayah bisa menerapkan model yang sama. Seperti Kampung Reforma Agraria di Palu yang masyarakatnya memasarkan hasil produksi secara mandiri, ini juga menjadi alternatif pemberdayaan yang efektif,” kata Yulia Jaya Nirmawati.
Turut hadir pada kegiatan ini, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Tansri; Direktur Pemberdayaan Tanah Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Freddy A. Kolintama; serta Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Sulawesi Tengah. (JM/YZ)