PASUNDAN EKSPRES – Wacana penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD. Usul ini, yang disampaikan dalam pidatonya pada HUT ke-60 Partai Golkar, didasarkan pada alasan efisiensi anggaran negara dan mencontoh sistem yang diterapkan di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India. “Sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” ujar Prabowo.
Dukungan PKB untuk Pemilihan oleh DPRD
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik usulan ini. Ketua Harian DPP PKB, Ais Syafiah Asfar, menyatakan bahwa PKB sudah lama mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut Ais, tugas gubernur lebih sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah, bukan pemimpin otonom dengan kebijakan penuh terhadap kabupaten atau kota.
“Dari dulu PKB mendukung untuk pemilihan gubernur dapat ditunjuk oleh DPRD,” ujar Ais. Ia juga menyoroti anggaran besar yang diperlukan untuk Pilkada langsung, yang dinilainya lebih baik dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat. “Dialokasikan untuk pembangunan daerah atau program yang lebih bermanfaat,” tambahnya.
Baca Juga:Panas Sedikit, Seru Maksimal! Review Jujur Infinix Note 40 Pro 5GDonald Trump Tunjuk Elon Musk untuk Efisiensi Pemerintahan: Pentagon Jadi Target Utama
Namun, Ais juga mengakui adanya dilema. Pilkada melalui DPRD memang dapat mengurangi politik uang di tingkat pemilih, tetapi di sisi lain, politik uang di tingkat elite berpotensi meningkat. “Akhirnya kurang transparan dan tidak mewakili kehendak masyarakat di daerah,” ungkapnya.
Pandangan NasDem: Pilgub oleh DPRD, Bupati dan Wali Kota Tetap Langsung
Senada dengan PKB, Ketua DPP Partai NasDem, Irma Chaniago, secara pribadi mendukung pemilihan gubernur oleh DPRD. Menurutnya, gubernur hanya bertugas sebagai koordinator bupati dan wali kota serta perwakilan pemerintah pusat, sehingga Pilgub langsung dianggapnya tidak efisien. “Toh yang kerja langsung ke masyarakat bupati dan wali kota,” ujarnya.
Meski demikian, Irma menilai pemilihan langsung masih relevan untuk bupati, wali kota, dan presiden. “Kalau bupati, wali kota, dan presiden masih oke lah dipilih langsung,” kata Irma.
Efisiensi atau Kemunduran Demokrasi?
Wacana ini tak lepas dari perdebatan. Di satu sisi, anggaran yang digunakan untuk Pilkada langsung bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih mendesak, seperti pendidikan dan kesehatan. Prabowo bahkan menyinggung bahwa biaya Pilkada yang besar dapat digunakan untuk memberi makan anak-anak miskin.