Menurut Guntur, ada media yang ditekan untuk menghapus berita tentang laporan OCCRP. Selain itu, ia menyebut pengerahan buzzer di media sosial digunakan untuk mendiskreditkan OCCRP dan pihak-pihak yang mendukung penyelidikan lebih lanjut. “Ada portal berita yang diintimidasi agar menghapus berita. Dan pengerahan buzzer di media sosial untuk mendiskreditkan OCCRP dan pihak-pihak yang mendukung agar pengumuman OCCRP dilanjutkan oleh penegak hukum agar segera memeriksa dugaan korupsi dan pencucian uang Jokowi dan keluarganya,” tambah Guntur.
Kaitan Penggeledahan dan Laporan OCCRP
Guntur juga menilai bahwa penggeledahan rumah Hasto oleh KPK tidak terlepas dari laporan tersebut. Ia menduga penggeledahan ini adalah upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari tuntutan agar dugaan korupsi dan pencucian uang Jokowi diselidiki. “Maka, dilaksanakanlah kegiatan penggeledahan rumah Hasto Kristiyanto untuk mengalihkan isu,” katanya.
Namun, saat penggeledahan berlangsung, Hasto tidak berada di rumah. Ia tengah menghadiri rangkaian acara HUT ke-52 PDIP. “Mas Hasto sedang tidak di rumah (saat KPK melakukan penggeledahan). (Hasto) di acara partai, rangkaian HUT partai,” jelas Guntur.
Baca Juga:Ini Bocoran Anime Possibly the Greatest Alchemist of All Time Episode 2 yang Wajib Kamu TahuMau Duit Cash? Gini Cara Tarik Saldo DANA di Alfamart 2025!
Penggeledahan rumah Sekjen PDIP dan tudingan pengalihan isu memperlihatkan bagaimana hukum dan politik saling beririsan di Indonesia. Meski tujuan KPK adalah menegakkan hukum, adanya opini bahwa tindakan ini digunakan untuk kepentingan politik harus menjadi perhatian serius. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jernih dan tidak bias, baik dari pihak yang berwenang maupun dari media.
Transparansi dan profesionalisme adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik, terutama dalam situasi yang penuh dengan spekulasi seperti ini. Akankah KPK mampu menjawab keraguan publik? Ataukah justru tudingan pengalihan isu semakin menguat? Hanya waktu yang bisa menjawab.