SUBANG-Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, mengingatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk segera mempercepat pelaksanaan program dan realisasi anggaran.
Hal ini disampaikannya saat memimpin Briefing Staf Pemkab Subang pada Senin (21/7/2025).
Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Kang Rey itu menyoroti masih rendahnya tingkat serapan anggaran Pemkab Subang hingga pertengahan tahun 2025.
Baca Juga:Cerita Nasib Buruh Pemetik Teh di Subang 10 Tahun Mengabdi dengan Penghasilan Tak MenentuKoperasi Desa Merah Putih Resmi Diluncurkan, DKUPP: Masih Menunggu Petunjuk Teknis dari Pusat
Ia meminta agar setiap OPD yang serapannya belum maksimal segera mengambil langkah konkret agar pembangunan tidak tersendat.
“Tolong bagi dinas-dinas yang serapan anggarannya masih rendah, segera tindak lanjuti dan percepat pelaksanaan,” tegas Kang Rey.
Berdasarkan data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang per 15 Juli 2025, total realisasi anggaran baru mencapai 44,24 persen dari total anggaran yang tersedia.
Capaian ini dinilai masih jauh dari ideal, mengingat sudah memasuki semester kedua tahun anggaran berjalan.
Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Subang, Irwan Ahadiat mengungkapkan ketimpangan antar-OPD cukup signifikan.
Beberapa OPD menunjukkan progres baik, namun sebagian besar lainnya masih tertinggal jauh.
“Kalau kita lihat, ada OPD yang sudah cukup tinggi, tapi secara keseluruhan, realisasi anggaran baru menyentuh angka 44,24 persen. Ini menjadi catatan penting untuk percepatan pelaksanaan kegiatan di semester kedua,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (17/7/2025).
Baca Juga:30.000 Orang Sambut Festival Budaya Nusantara, Ada Ogoh-ogoh, Reog, hingga SisingaanSoal Program Seragam Gratis, Bupati Subang Perintahkan Disdikbud untuk Siapkan Teknis Pembagiannya
Ada pun tiga OPD dengan serapan anggaran tertinggi adalah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (63,56%), BKAD (58,15%) dan DPMPTSP (55,23%).
Namun, di sisi lain, tiga OPD dengan serapan terendah menjadi perhatian khusus yakni, Dinas Pertanian (31,70%), BKPSDM (28,45%) dan Dinas PUPR (13,07%) paling rendah di antara seluruh OPD.
Menurut Irwan, rendahnya serapan disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterlambatan proses lelang, kegiatan fisik yang belum berjalan optimal, dan hambatan administratif.
“Semua OPD sudah kami minta untuk mengevaluasi programnya agar serapan anggaran bisa ditingkatkan pada triwulan ketiga dan keempat,” terangnya.
Irwan juga mengingatkan agar Pemkab Subang segera melakukan langkah-langkah strategis untuk mencegah penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran yang bisa berdampak pada efektivitas dan kualitas pembangunan daerah.