Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Kick Off Meeting Learning Exchange Visit of Nepali Land Officials to Indonesia on the Modernization of the Land Administration, pada Senin (11/08/2025), di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN Jakarta. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
“Kami senang menjadi tuan rumah program ini, yang memberikan kesempatan bagi kedua negara kita untuk bertukar pengetahuan dan berbagi pengalaman dalam memodernisasi administrasi pertanahan kita,” ujar Wamen Ossy saat menyambut delegasi dari Nepal dan perwakilan World Bank.
Dalam pertemuan ini, Wamen Ossy menjelaskan soal progres pendaftaran pertanahan di Indonesia. Sejak peluncuran program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2017, pendaftaran tanah di Indonesia mengalami peningkatan percepatan yang sangat signifikan.
Baca Juga:Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Popular Government Institution 2025 dari The IconomicsBuka Acara Table Tennis Championship, Menteri Nusron Sampaikan Semangat Kesetaraan Atlet Disabilitas
“Kami dapat melakukan sertipikasi 5-10 juta bidang tanah per tahun. Saat ini telah tercapai 122,9 juta bidang tanah yang telah terdaftar, dengan total 96,7 juta bidang tanah telah diterbitkan sertipikatnya sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah,” ujar Wamen Ossy.
Lebih lanjut, Wamen Ossy juga bicara soal pentingnya penguatan pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang melalui penguatan sistem dan sumber daya manusia (SDM). “Tentu saja teknologi berperan penting saat ini. Transformasi digital, kami yakin, dapat membawa peningkatan yang signifikan dalam hal transparansi dan efisiensi. Namun, kami juga yakin bahwa hal ini harus didukung oleh tata kelola yang kuat, perlindungan data yang tangguh, dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan bagi staf dan pemangku kepentingan,” terang Wamen Ossy.
Joint Secretary, Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation (MoLMCPA) Nepal, Ganesh Prasad Bhatta, mengungkapkan bahwa pihaknya ingin memahami bagaimana praktik administrasi pertanahan yang tengah dijalankan oleh Indonesia. Mulai dari nasional, provinsi, hingga ke tingkat kota.
“Selain itu juga kami berharap dapat mempelajari mengenai inovasi dalam pemetaan kadastral, seperti halnya teknik akuisisi data menggunakan drone dan satelit, dan begitu juga integrasinya pada pendaftaran pertanahan, valuasi (zona nilai tanah, red) dan sistem perpajakan,” jelas Ganesh Prasad Bhatta.