oleh

Perhutanan Sosial Upaya Tingkatkan Kesejahteraan

Pemkab Penghubung Penerima Manfaat Kawasan

NGAMPRAH-Pasca Menteri Dalam Negeri, M Tito Karnavian Surati Bupati/Wali Kota se-Indonesia terkait permintaan dukungan pengembangan usaha perhutanan sosial.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendorong Pemkab Bandung Barat dalam melaksanakan program perhutanan sosial di KBB.

Sebab, program tersebut menjadi salah satu upaya baik dari pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Ketua DPRD KBB, Rismanto mengatakan program ini menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan, mengurangi jumlah pengangguran, serta memangkas ketimpangan dalam pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan di setiap daerah.

Kendati program ini telah digagas beberapa tahun silam dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, akan tetapi realisasinya belum optimal karena belum sepenuhnya akses yang diberikan dalam program perhutanan sosial ini dimanfaatkan masyarakat.

Pihaknya pun mendukung terealisasinya program perhutanan sosial di KBB. Pasalnya, secara geografis, wilayah KBB membentang berbagai potensi alam dan hutan namun, keuntungan geografis tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

“Pada intinya, kami mendukung program tersebut dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Disampaikan Rismanto, pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Bandung Barat mesti bisa menjadi jembatan penghubung antara masyarakat sekitar hutan dengan stakeholder maupun pihak swasta yang memanfaatkan kawasan hutan sebagai tempat usaha.

Administratur Perhutani KPH Bandung Utara, Komarudin mengungkapkan kawasan hutan di KPH Bandung utara meliputi wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Purwakarta dan Subang.

KPH Bandung Utara memiliki luas 25.560 hektar sementara kawasan hutan di KBB sekitar 10.000 hektar. Dan sekitar 78% hutan di Bandung Utara merupakan hutan lindung sisanya hutan produksi dan hutan bukan produksi.

Menurutnya, hutan memiliki tiga fungsi yaitu Hutan produksi, hutan bukan produksi dan hutan Lindung.

Manfaat Hutan Lindung

“Hutan lindung pemanfaatnya kepada jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu didalamnya ada pemanfaatan sebagai wana wisata, pemanfaatan air untuk masyarakat, hutan lindung ini berfungsi sebagai penyangga kehidupan penata lingkungan dan air,” paparnya.

Komarudin mengatakan implementasi perhutanan sosial diterapkan di seluruh wilayah kawasan hutan di Bandung Utara. Sementara untuk implementasi kegiatannya disesuaikan dengan situasi dan potensi dilapangan.

Dia menambahkan program Perhutanan Sosial telah terlihat dampaknya, terutama di KPH Bandung Utara yang terlihat menonjol adalah di wilayah Lembang.

“Kita buka beberapa wana wisata yang melibatkan masyarakat. Sehingga Kegiatan ekonomi tumbuh, selain mendapatkan bagi hasil dari wisata yang dikelola oleh LMDH atau pihak swasta yang melibatkan masyarakat, juga mereka bisa beraktifitas memberikan pelayanan kepada pengunjung, diantaranya pengelolaan parkir, buka warung dan guide yang melibatkan masyarakat, diharapkan dengan adanya perhutanan sosial, dukungan dari pemkab lebih aktif,” paparnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan dengan adanya Perhutanan sosial dapat melestarikan hutan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. “Dengan program Perhutanan sosial ini, semua pihak dapat mendorong termasuk Pemerintah daerah.

Selain melestarikan hutan itu sendiri dapat memberikan manfaat sosial terhadap masyarakat sekitar hutan, bagaimana masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari hutan dalam bentuk meningkatnya taraf ekonomi. Namun dengan akses yang legal terhadap hutan, yang disesuaikan dengan fungsi hutanya. Jadi masyarakat tidak sembarangan dalam beraktifitas di hutan,” bebernya.

Poppy pengurus Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) mengapresiasi langkah Presiden Jokowi melalui Kemendagri untuk mensejahterakan masyarakat yang mendapatkan akses dari Permenhut 83/ Perhutanan Sosial dan berharap Berharap SK Mendagri no.552/1592/SJ bisa diimplementasikan di KBB.

“Kami berharap semua stake holder dapat mendukung program Kehutanan Sosial ini dan dapat di implementasikan, dengan dukungan dari pemerintah daerah,” ucapnya.(eko/sep)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *