oleh

Warga Keluhkan Tersendatnya Penyerahan Aset dari Developer ke Pemda

PURWAKARTA-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS Abdul Hadi Wijaya menggelar reses di Perumahan Bumi Inti Persada (BIP), RT 27/RW 09, Desa Cibeuning, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jumat (6/3/2020) malam.

Pada reses tersebut, Anggota Komisi V yang akrab disapa Kang Ahad ini didampingi oleh Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, Arif Kurniawan. Saat berlangsungnya reses, keduanya berdialog dengan warga yang hadir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan masyarakat secara bergantian sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dihubungi melalui telepon selulernya, Kang Ahad menyampaikan, pada saat reses dirinya menyampaikan tentang perkembangan penanganan terakhir agar warga di Jawa Barat bebas dari Virus Corona.

“Saya sampaikan terkait pusat informasi dan koordinasi Covid-19 Jabar atau Pikobar yang bisa diakses masyarakat. Pikobar menyediakan berbagai informasi terkini tentang penangangan Covid-19 oleh pemerintah provinsi Jabar,” ujarnya kepada koran ini, Ahad (8/3).

Tak hanya itu, Kang Ahad juga menyampaikan program-program Provinsi Jawa Barat pada sektor pendidikan dan kesehatan. “Masyarakat harus mengetahui program DPRD Jawa Barat dan apa yang akan dan telah dikerjakan, hal itu disampaikan dalam acara reses,” kata dia.

Tak hanya itu, Kang Ahad juga menerima keluhan dari masyarakat mengenai penyerahan aset komplek Perum Bumi Inti Persada (BIP) kepada Pemkab Purwakarta yang tersendat karena developernya sudah tidak aktif. “Saya bersama Arif Kurniawan akan membantu mendorongnya ke dinas terkait, semoga apa yang menjadi harapan warga dapat terealisasi,” kata dia.

Terkait bantuan-bantuan sarana keagamaan, juga indeks pembangunan pemuda serta keluhan-keluhan terhadap pelaksanaan BPJS Kesehatan, Kang Ahad berkomitmen akan membantu. “Yakni, dengan memasukkan item tentang pendidikan diniyah, takmiliyah dan awaliyah dalam rapat kerja daerah (Raperda),” ujarnya.

Juga, sambungnya, tentang pendidikan pesantren yang akan dibahas dalam pansus DPRD Jawa Barat mulai April mendatang. “Semua aspirasi masyarakat yang telah sampaikan akan kami bahas dan akan kami carikan solusi terbaik,” ucap Kang Ahad.(add)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *