oleh

Polemik Dibalik Keputusan Pembatalan Jamaah Haji

Oleh: Suhaeni, SP., M.Si
Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial

Pemerintah pusat melalui Kementerian Agama resmi mengumumkan pembatalan keberangkatan haji tahun 2020. Menteri Agama, Fachrul Razi menyebut penyebaran virus Corona yang tak kunjung usai menjadi salah satu alasan pembatalan ibadah ke Tanah Suci itu, seperti dilansir detiknews.com (02/06/2020). Kontan, pengumuman tersebut menuai polemik di berbagai kalangan. Pemerintah dinilai terlalu terburu-buru menetapkan keputusan tersebut. Padahal pemerintah Saudi saat itu belum mengeluarkan keputusan ada atau tidaknya musim haji 1441 H. Pembatalan ini bisa berdaampak terhadap panjangnya antrean daftar tunggu. Selain itu juga bisa mempengaruhi sanksi dan kuota yang akan diberikan oleh pemerintah Saudi di masa yang akan datang.
Calon jemaah haji asal Kabupaten Karawang sebanyak 2.176 pun tak luput dari pembatalan tersebut. Kabag Kesra Pemkab Karawang Matin Abdul Rojak mengatakan, para calon jemaah haji gagal berangkat haji tahun ini setelah dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat soal pembatalan ibadah haji tahun 2020. Salah satu dampak pembatalan ini membuat daftar tunggu calon jemaah haji asal Kabupaten Karawaang sampai 2035.
Masyarakat pun diminta bersabar menelan pil pahit gagalnya berangkat haji di tahun ini. Jika berbicara tentang sabar, masyarakat Indonesia sudah sangat akrab dengan sabar. Masyarakat sabar terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro kepentingan rakyat. Masayarakat sabar bertarung nyawa di tengah wabah demi bisa bertahan hidup dalam kondisi pemerintah yang abai.
Pembatalan keberangkatan haji memang harus disikapi dengan sabar, namun juga wajib dibongkar dan dikritisi alasan pembatalan tersebut? Atas pertimbangan apa? Benarkah karena kondisi bahaya pandemi atau hanya karena kepentingan investasi?
Informasi terbaru menyebutkan bahwa pemerintah Arab Saudi pada hari Rabu (10/06) mengummkan akan membuka ibadah haji tahun 2020. Pemerintah Arab Saudi pun meminta bagi negara-negara yang akan memberangkatkan jamaah haji diminta untuk menyiapkan jamaah hajinya.
Banyak kalangan yang mengusulkan untuk mencabut keputusan pembatalan keberangatan jamaah haji. Salah satunya Abdul Wachid, Anggota Komisi VIII DPR RI, “saya minta Menag untuk segera menyiapkan atau mencabut penundaan keberangkatan jamaah haji yang telah diumumkan”. Namun, pemerintah tetap tegas untuk membatalkan pemberangkatan jamaah haji. Seperti dilansir tribunnews.com (1006/2020), Menteri Agama, Fachrul Razi memastikan kebijakannya yang membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun 2020 ini tidak akan berubah.
Banyak pertanyaan dibenak masyarakat, apakah ada kaitannya pembatalan haji dengan kondisi ekonomi negara di tengah pandemi? Kemanakah dana haji yang telah dilunasi oleh calon jamaah haji tahun 2020?
Dana haji yang tercatat oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) per Mei mencapai Rp. 135 triliun. Terkait dana sebesar ini, tersebar berita akan digunakan untuk pemulihan kondisi selama pandemi atau akan digunakan untuk memperkuat rupiah. Namun isu tersebut segera dibantah oleh Kepala Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu.
Namun BPKH tidak menutup kebenaran isu bahwa ada niat untuk menginvestasikan dana haji tersebut, seperti keinginan investasi membangun hotel di Arab Saudi serta membangun perusahaan catering yang diperuntukkan untuk jamaah haji Indonesia. Walaupun menurut Anggito ini baru wacana yang belum terealisasi.
Isu penyalahgunaan dana haji yang jumlahnya fantastik itu bukanlah kali pertama, sebelumnya, tahun 2017 di awal pembentukan BPKH, Presiden Jokowi menyatakan agar dana haji yang terkumpul bisa dioptimalkan untuk kepentingan infrastruktur seperti jalan tol atau pelabuhan. Begitu juga banyak pejabat yang tersandung kasus korupsi dana haji, seperti Mantan Menteri Agama, Suryadarma Ali.
Jika ditelisik lebih dalam, polemik keputusan pembatalan keberangkatan haji tidak hanya menyisakan rasa kecewa bagi para calon jamaah haji, tapi juga keputusan ini menggambarkan bahwa pemerintah hanya melihat unsur ekonominya saja. Seperti inilah potret penguasa dalam sistem kapitalis sekuler ketika mengeluarkan kebijakan. Menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan semata.
Berbeda dengan sistem Islam, para penguasa sangat amanah dan memberikan pelayanan terbaik bagi warganya, apalagi ini terkait dengan perkara ibadah. Sarana dan prasarana sangat diperhatikan penguasa dalam rangka mengoptimalkan ibadah haji. Pemerintahkan memperhatikan pengaturan kuota haji dan umroh. Sehingga keterbatasan tempat tak menjadi kendala.
Dengan demikian, penyebab polemik keputusan pembatalan keberangkatan haji di Indonesia ini sangat mungkin didasari karena asas kapitalis-sekuleris yang tengah menjangkiti para penguasa dalam mengelola dana. Dana triliunan rupiah dipandang lebih bermanfaat untuk memperbaiki ekonomi negeri daripada memberangkatkan para jamaah haji. Padahal dalam pandangan Islam, dana haji tidak boleh digunakan meskipun dengan dalih pemulihan kondisi negeri akibat pandemi.
Waallahu a’lam bishawab

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *