oleh

Kebijakan Kependudukan Terekstrim di Dunia Pada Masanya Beserta Kontroversinya “One Child Policy”

Oleh:
Dodhi Kurnaiwan Widodo (Mahasiswa semester 4, Fakultas Geografi UMS)
Hapsari Kusuma Dewi (Mahasiswa semester 4, Fakultas Geografi UMS)

China merupakan negara terkaya nomor dua di dunia dibawah Amerika Serikat. Selain itu, negara dengan julukan Negeri Tirai Bambu tersebut memiliki kepadatan penduduk tertinggi di dunia selama berabad abad. Data dari web Population reference Bureau (PRB) memproyeksikan bahwa pada pertengahan tahun 2020 jumlah penduduk China mencapai 1,402 Miliar jiwa.
Kesuksesan negara China menjadi salah satu negara terkaya di dunia tidak terlepas dari sejarahnya mengenai kebijakan pemerintah negara China dalam mengendalikan populasi penduduknya. “One Child Policy” atau kebijakan satu anak merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah China pada 40 tahun yang lalu untuk mengendalikan populasi penduduk agar tidak terus meledak.
Namun, apakah kebijakan tersebut sudah tepat? Tentu tidak, kebijakan tersebut menjadi kebijakan penduduk terekstrim di dunia pada masanya. Bagaimana bisa disebut ekstrim? Apa sajakah dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut? Disini kami akan mengulas kembali kebijakan satu anak tersebut dari apa yang pernah kami baca dari berbagai sumber.
Setiap negara memiliki jumlah penduduk beserta permasalahannya yang berbeda. Suatu negara memiliki sebuah kebijakan kependudukan untuk mengatasi problem kependudukan. Kita tidak familiar jika mendengar China memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi dan membeludak setiap tahunnya, karena banyak sekali dijumpai permukiman kumuh dengan penataan ruang permukiman yang sangat rapat sehingga terlihat padat.
Dampak yang ditimbulkan akibat tingginya angka pertumbuhan penduduk disuatu negara yaitu banyaknya permukiman kumuh, tidak tersedia atau keterbatasan pangan, pemerintah mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas dan prasarana, tidak tersedianya lapangan pekerjaan, meningkatnya kebutuhan ruang dan lingkungan hidup.
Pada tahun 1979 China dalam mengatasi problem kependudukan yang telah ada setiap tahunnya, pemerintah menciptakan suatu kebijakan “One Child Policy” yaitu suatu kebijakan yang memperbolehkan pasangan suami istri hanya memiliki satu anak saja.
Tidak hanya sampai disitu, kebijakan ini juga terbilang ektrim karena jika penduduk China melanggar kebijakan tersebut dapat dikenakan hukuman penjara atau denda bahkan ancaman akan kehilangan pekerjaannya.
Dibeberapa wilayah di China seperti pedesaan dan sekitarnya masih memperbolehkan pasangan suami istri untuk memiliki lebih dari 1 anak, tetapi hal tersebut dapat dilakukan jika anak pertamanya perempuan. Setelah diterapkannya kebijakan ini di China masyarakat banyak sekali yang melakukan hal kejahatan seperti pembunuhan dan aborsi jika mengetahui bahwa anak yang akan lahir adalah perempuan.
China mengalami keberhasilan dari diterapkannya kebijakan satu anak ini atau One Child Policy yaitu pada saat ini china dapat menurunkan jumlah penduduk hingga 400 juta jiwa. Tetapi disamping keberhasilan tersebut, China mengalami krisis demografi yaitu melambatnya pertumbuhan populasi, serta jumlah penduduk perempuan dan laki-lali tidak seimbang (lebih banyak laki – laki).
Selain itu banyak sekali kontroversi yang timbul pada saat diterapkannya kebijakan One Child Policy yaitu tingginya umur penduduk yang berusia 50 tahun keatas yang menyebabkan kemunduran regenerasi karena lebih banyaknya jumlah penduduk lanjut usia dibandingkan dengan penduduk yang berusia produktif.
Banyaknya penduduk berusia lanjut menjadikan tenaga kerja di negara China menurun yang berdampak juga pada penurunan perekonomian pada sektor industri. Merosotnya perekonomian yang berada di china karena kekurangan tenaga kerja, karena jumlah tenaga kerja sangat mempengaruhi jumlah hasil produksi.
Kebijakan One Child Policy selain keberhasilannya dalam menurunkan angka jumlah anak yang lahir tapi juga menjadi suatu serangan kirisis demografi pada saat itu. Kebijakan ini berlangsung selama kurang lebih 35 tahun, dengan banyak pertentangan dari warga negaranya.
Pertentangan yang terjadi yaitu pada saat salah satu orang wanita paruh baya yang menyampaikan aspirasinya pada masa tuanya tidak memiliki seorang anak satupun sehingga di keluarganya tidak akan ada regenerasi keturunan karena anak semata wayangnya meninggal pada umur 17 tahun pada saat kebijakan satu anak diterapkan.
Pada akhirnya banyak sekali propaganda dari masyarakatnya untuk mencabut kebijakan tersebut, hingga pada tahun 2015 pemerintah China mencabut kebijakan satu anak diganti dengan kebijakan dua anak dan pasangan di China dihimbau menambah keturunan. Hal tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi negaranya akibat dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan memiliki satu anak. Walaupun kebijakan satu anak diganti, kenaikan angka kelahiran anak di China tidak bertahan lama.
Kebijakan melarang memiliki anak lebih dari satu menurut kami kurang efektif dan efisien. Dicabutnya kebijakan satu anak tersebut dengan diganti dengan kebijakan dua anak lebih tepat dilakukan agar usia produktif di China terus bertambah.
Banyak sedikitnya jumlah kelahiran bukan hanya keinginan dari pemerintah ataupun setiap keluarga itu sendiri saja, tetapi juga keinginan dari keduanya. Setiap keluaga memiliki hak dan kebebasan dalam menentukan jumlah anak untuk melanjutkan keturunan atau regenerasi, tetapi juga keinginan dari pemerintah untuk mengurangi angka kelahiran guna mengendalikan pertambahan populasi dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan kependudukan yang akan terjadi di negara tersebut.
Masalah kependudukan merupakan masalah yang sangat gawat dan global sehingga sulit untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahan kependudukan dan dampak yang timbul dikemudian hari. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *