Oleh: Mohamad Argian Yudistira
Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia
Belakangan ini masyarakat dibuat resah oleh masuknya sekitar 500 Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok yang masuk melalui Konawe, Sulawesi Tenggara, Masuknya TKA China ini diizinkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk bekerja di perusahaan industri, Morosi, Kabupaten Konawe.
Setelah sebelumnya permerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPRD setempat sempat menunda masuknya para TKA tersebut karena alasan pandemi Virus Corona yang masih belum menurun di Indonesia. Namun, pada akhirnya para TKA ini mendapat izin masuk karena berbagai persyarakan dokumen-dokumen maupun visa sudah mereka peroleh.
Para TKA Tiongkok ini nantinya akan ditempatkan di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), yaitu sebuah perusahaan modal asing (PMA) yang iziinya dipegang oleh pemerintah pusat. Namun hal ini tentu saja menimbulkan banyak kritik karena dianggap tidak relevan dengan keadaan pandemi seperti ini. Seharusnya pada masa pandemi seperti ini, pemerintah pusat maupun daerah harus lebih mementingkan kesejahteraan rakyat lokal baik mengenai kesehatan maupun perekonomian.
Pemerintah berdalih bahwa masuknya TKA asal Tiongkok ini adalah untuk menaikkan stimulus ekonomi dan juga sebagai pintu masuk investasi-investasi khususnya dari investor Tiongkok. Namun pernyataan tersebut sangatlah janggal dan sarat akan adanya konflik kepentingan.
Seperti yang diketahui bahwa masuknya TKA Asal Tiongkok ini diberi lampu hijau oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Kemaritiman dan Investasi. Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, “pemerintah dianggap tidak adil untuk mendatangkan para TKA Tiongkok ini karena akan menimbulkan berbagai macam permasalahan dan juga persepsi bahwa pemerintah lebih mengedepankan hubungan baik dengan Tiongkok dengan cara investasi seperti ini dibandingkan untuk mengedepankan potensi orang-orang lokal yang ada di Konawe, Sulawesi Tenggara”.
Dalam diskusi publik pada Senin (29/6), Bhima membeberkan fakta bahwa apa yang saat ini dilakukan pemerintah untuk memberikan izin untuk 500 TKA Tiongkok, akan serupa dengan masuknya TKA Tiongkok pada proyek pembangunan Smelter di Morowali Utara. Berdasarkan tinjauan langsung ke Morowali Utara, Ekonom INDEF tersebut menyebut bahwa TKA Tiongkok yang bekerja di proyek Smelter bukanlah tenaga kerja dengan skill yang mumpuni.