oleh

Sistem Kapitalis Memikat di Tengah Kemiskinan yang Meningkat

Oleh: Tawati

(Muslimah Revowriter dan Member WCWH Majalengka)

Kementerian Sosial RI melalui Ditjen Pemberdayaan Sosial memiliki cara untuk mengatasi angka kemiskinan di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Majalengka. Hal itu terungkap dalam kegiatan Sosialisasi Kewirusahaan Sosial yang digelar di aula Dinas Sosial, Jumat (17/7/2020).
Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial, Edi Suharto mengatakan melalui program kewirausahaan sosial, pihaknya meyakinkan angka kemiskinan akan berangsur turun. Ada tiga model kewirausahaan sosial, yaitu model pembibitan, yang mana kita akan beri modal usaha, lalu bimbingan teknis dan bisnis dan pendampingan sosial. Ada juga model mentoring yang mana masyarakat akan diberi modal usaha. Lalu, mereka akan didampingi secara ketat oleh pengusaha yang sudah sukses.
“Yang terakhir, model inkubasi, jadi ada off taker, ada pengusaha yang sudah relatif maju, dikaitkan dengan pengusaha yang sudah besar, sehingga pemasarannya, produksinya bisa diserap secara langsung oleh masyarakat yang mulai merintis melalui program kewirausahaan sosial,” jelas Edi. (Tribun Cirebon, 17/7/2020)
Pemberian program kewirausahaan untuk mengatasi kemiskinan bukanlah hal baru. Namun tak kunjung mengurangi angka kemiskinan. Menurut data yang disampaikan Bupati Majalengka beberapa waktu lalu, Kabupaten Majalengka memiliki angka kemiskinan dengan jumlah 9,80 persen dari jumlah penduduk. Angka itu masih tergolong tinggi bagi kabupaten yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 1 juta jiwa tersebut.
Akar persoalan dari kemiskinan sesungguhnya adalah penerapan sistem kapitalis liberal yang hanya berpihak pada pemilik modal sehingga kemiskinan seperti siklus lingkaran yang tak pernah akan selesai selama sistem ini masih diterapkan. Problem kemiskinan sejatinya adalah problem sistemik bukan sekadar individual. Solusinya pun harus berupa solusi sistemik, bukan solusi individual.
Demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan kepemilikan (liberalisasi ekonomi) pada faktanya telah melahirkan kemiskinan sistematik. Liberalisasi pengelolaan sumber daya alam adalah salah satunya. Sebagaimana kita ketahui, kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah ternyata tak bisa dirasakan kemanfaatannya oleh rakyat sepenuhnya.
Sumber daya alam (SDA) yang sejatinya adalah bentuk kepemilikan umum ternyata telah beralih kepada negara yang berkolaborasi dengan para pengusaha baik asing maupun lokal. Padahal sejatinya, sumber daya alam adalah milik umum yang pengelolaannya seharusnya dapat dimanfaatkan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Akibatnya rakyat hidup serba kekurangan. Kalaupun dapat hidup hanya sekadar menjangkau kebutuhan pokoknya saja. Inilah kemiskinan yang diciptakan oleh demokrasi dengan liberalisasi ekonominya. Bukan hanya kepemilikan umum (sumber daya alam) yang diliberalisasi, demokrasi juga melahirkan liberalisasi layanan umum.
Negara seharusnya menguasai dan bertanggung jawab atas layanan umum warga negaranya. Namun demokrasi telah mengalihkan fungsi negara tersebut kepada korporasi (swasta). Tentu saja, korporasi tidak mungkin melakukan pelayanan karena mereka pasti mengejar keuntungan.
Akhirnya, layanan umum pun dibisniskan kepada rakyat. Rakyat harus membayar mahal untuk menikmati infrastruktur yang berkualitas. Untuk menggunakan jalan, jasa transportasi, kesehatan yang memadai bahkan sekolah yang berkualitas, rakyat harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
Pemberian program kewirausahaan untuk mengatasi kemiskinan adalah upaya parsial dan tambal sulam yang tidak menyentuh akar persoalan. Dengan kata lain, yang seharusnya dilakukan adalah mencabut demokrasi dan kembali kepada Islam dan sistem ekonominya.
Maka solusi dari persoalan kemiskinan adalah dengan menerapkan Islam kafah dalam kehidupan. Hanya sistem ekonomi Islam yang mampu mengatasi masalah kemiskinan bahkan memberi kesejahteraan bagi seluruh warganya.
Wallahu a’lam bishshawab.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *