oleh

Menelisik Kerja Sama Vaksin, Utamakan Ekonomi Atau Keselamatan Rakyat?

Oleh Lilis Suryani

Vaksin adalah suatu zat yang merupakan suatu bentuk produk biologi yang diketahui berasal dari virus, bakteri atau dari kombinasi antara keduanya yang dilemahkan. Vaksin diberikan kepada individu yang sehat guna merangsang munculnya antibody atau kekebalan tubuh guna mencegah dari infeksi penyakit tertentu. Melalui vaksinasi diharapkan bisa menjadi solusi untuk segera mengakhiri pandemi yang tengah melanda negeri ini.
Jenis penelitian vaksin ini disebut sebagai uji coba tantangan yang mencakup pemberian vaksin kepada sukarelawan. Peneliti dengan sengaja memaparkan virus kepada mereka untuk melihat apakah subjek terinfeksi atau tidak.
Pendekatan itu dinilai kontroversial karena Covid-19 tidak memiliki obat dan dapat berakibat fatal. Namun, cara itu menjanjikan mempercepat penelitian. Berkaitan dengan hal itu Indonesia memutuskan menjalin kerjasama antara BUMN Biofarma dg Produsen Vaksin Sinovac yang berasal dari Cina. Pada tahap ini untuk uji klinis calon vaksin. Melalui kerjasama ini Pemerintah Indonesia mempunyai keuntungan berupa alih teknologi dan keuntungan ekonomi dari produksi yang akan dilakukan di dalam negeri.
Sebagaimana dilansir dari Kompas.com, Jumat (24/7/2020) Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma Bambang Heriyanto mengungkapkan kerja sama tersebut akan menguntungkan Indonesia.
Menurutnya, ada proses transfer teknologi yang dilakukan Sinovac kepada Bio Farma. “Jadi, dari teknologi yang diberikan ke kami, walau nanti mulainya dari downstream baru nanti ke upstream,” ujarnya.
Nantinya, bahan aktif diberikan ke Bio Farma, selanjutnya baru akan diracik dan diformulasikan di Indonesia.
Keuntungan lainnya, kata Bambang, uji coba ini bakal memberi informasi terkait respons vaksin pada penduduk Indonesia. Dengan demikian, kecocokan vaksin bakal dapat diketahui ketimbang membeli vaksin dari luar yang belum diuji di Indonesia.
Adapun uji coba tersebut juga bukan dilakukan dari tahap awal, melainkan uji coba fase III. Artinya, kandidat vaksin yang diuji sudah melalui serangkaian penelitian mengenai keamanan dan efek samping dari pre-klinis, fase I, hingga fase II.
Indonesia juga bukan satu-satunya negara yang bekerja sama dalam uji coba fase III kandidat vaksin Sinovac. Beberapa negara seperti Turki, Brazil, Bangladesh, dan Cile juga melakukan uji coba yang sama.
Jika fase ketiga lulus, proses berikutnya adalah tahap perizinan regulator masing-masing negara. Di Indonesia, menurut Bambang, masih harus melalui persetujuan dari Komite Etik juga beragam prosedur dari Badan POM RI sebelum vaksin ini beredar di pasaran.
Selain itu, keuntungan yang didapat indonesia ketika menjalin kerjasama dengan Sinovac adalah membuka lapangan kerja dengan penerapan sumber daya manusia dalam negeri dan efek berantai dari naiknya tingkat serapan komponen dalam negeri (TKDN), terutama di sektor kesehatan.
Namun, dalam hal ini amat disayangkan jika hanya aspek keuntungan saja yang ditonjolkan pemerintah kita. Fakta kerjasama yang dilakukan BUMN dengan produsen vaksin sudah sepatutnya mendapat perhatian. Jangan sampai menjadi kerjasama swasta saja yang dikhawatirkan akan memonopoli kepentingan umum demi keuntungan segelintir pihak.
Melalui pengamatan pada realitas yang terpapar di depan mata, bukti kapitalis liberal itu nyata. Hal itu tidak terlepas pada posisi Indonesia, yang hanya mampu menjadi bangsa pengekor Kapitalisme. Alhasil, Indonesia hampir tidak memiliki identitas sebagai bangsa berdaulat. Dalam penangan wabah pandemi misalnya, untuk pembuatan vaksinpun Indonesia masih bekerjasama dengan asing, belum mampu membuat vaksin itu secara mandiri.
Ideoligi kapitalisme yang berorientasi ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi bebas dikendalikan oleh pemilik swasta. Akan memberi ruang yang besar untuk pihak swasta melakukakan monopoli, serta pemilik modalah yang akan meraih keuntungan sebesar-besarnya.
Dengan prinsip tersebut, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna memperoleh keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Inilah yang kita khawatirkan pun dalam program pembuatan vaksin serta vaksinasi yang nanti akan dilaksanakan.
Sungguh berbeda dengan islam. Islam mewajibkan negara tidak menjadikan faktor keuntungan sebagai pertimbangan utama pengambilan kebijakan. Negara harus berorientasi maslahat umum yakni mendapatkan obat yang tepat dengan memfokuskan pada aspek kelayakan dan keamanan, bukan aspek keuntungan.
Ditegaskan Rasulullah Saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad)
Alhasil, penerintahan dalam sistem Islam akan selalu mengutamakan kepentingan umum. Apalagi berkaitan dengan nyawa rakyatnya. Dalam hal pengadaan vaksin pemerintah akan memfasilitasi dan mendorong para ilmuwan untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Adapun sumber biaya tang digunakan bisa berasal dari dana wakaf yang berkontribusi hampir 30% dari pemasukan Baitul Mal. Besarnya dana ini membuat layanan dan penelitian kesehatan menjadi maju karena tidak ada beban untuk mengembalikan ‘keuntungan’.
Peradaban Islam juga akan menjadikan ilmu pengetahuan tentang virus ini, makhluk Allah yang tidak kasatmata, sebagai ladang pahala. Vaksin akan dikembangkan dengan prosedur yang seefektif mungkin mengingat dana pembiayaan berasal dari amanah wakaf untuk kepentingan sebesar-besarnya umat manusia.
Wallohua’lam

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *