oleh

Direksi Biarkan Kredit Macet ASN, Pansus: BOP Pendirian BPR Syariah Rp1,5 M

SUBANG-Kelanjutan drama pembubaran BUMD BPR Syariah Gotong Royong, hingga hari ini masih dinantikan publik Subang. Episode demi episode telah ditayangkan dari mulai pengajuan usulan Raperda pembubaran BPR Syariah Gotong Royong oleh eksekutif pada legislatif, hingga pembentukan Pansus oleh DPRD Subang.
Pada Rabu (2/9) Pansus DPRD untuk BPR Syariah Gotong Royong telah memanggil jajaran direksi untuk yang ke dua kalinya. Dari pemanggilan tersebut, menurut Ketua Pansus Ujang Sumarna, setidaknya ada beberapa temuan baru yang patut menjadi perhatian.
Diantaranya terkait BOP pendirian BPR Syariah Gotong Royong yang menelan biaya fantastis hingga Rp1,5 miliar. “Dari keterangan jajaran direksi Pemda Kabupaten Subang menyertakan modal sebesar Rp4,750 miliar. Nah, Rp1,5 miliar nya habis oleh BOP pendirian BPR Syariah Gotong Royong. Berarti, BPR Syariah Gotong Royong hanya punya berapa sebagai kas awal,” kata Sumarna.
“Saat kami tanyakan BOP sebesar itu digunakan apa saja, jajaran direksi juga tidak bisa mempertanggung-jawabkannya,” jelas Ujang Sumarna, saat ditemui Pasundan Ekspres usai menjalani rapat dengan jajaran direksi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gotong Royong Kabupaten Subang.
Kemudian, hari ini mereka terkesan seperti berlindung pada UU Perbankan tentang pencabutan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gotong Royong Kabupaten Subang. Menurut Ujang tidak bisa semudah itu, “Ada uang rakyat di sana, kita harus bongkar sampai ke akar-akarnya,” tambahnya.
Belum lagi kata Ujang, dari keterangan direksi ternyata disana juga ada deposito Yayasan Gotong Royong yang besarnya hampir Rp3 miliar lebih, “Itu bagaimana mengembalikannya, sedangkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) seperti diketahui hanya akan mengganti sebesar Rp2 miliar saja,” ungkapnya lagi.
Sampai episode ini, Pansus DPRD mempunyai kesimpulan jika mulai tahun pertama pendirian BPRS Gotong Royong sudah bermasalah. Pasalnya, selama didirikan bank tersebut tidak pernah sekalipun meraup keuntungan, yang ada menurut Ujang hanya kerugian terus menerus. Sebab, untuk biaya operasionalnya saja tekor sampai 100 persen.
“Bahkan tahun-tahun terakhir sebelum dicabut izin operasionalnya oleh OJK, biaya operasionalnya mencapai 170 persen,” jelas Ujang yang juga politisi Fraksi Gerindra.
Selain itu, Sumarna juga mengaku mempertanyakan terkait para kredit macet yang didominasi oleh ASN. “Jika akan dilakukan penagihan sebetulnya sangat mudah. Tinggal meminta Bupati dan Wakil Bupati saja menyurati para ASN yang diketahui memiliki pinjaman tersebut,” kata Sumarna.
“Sangat disayangkan, jajaran direksi termasuk direktur membiarkan begitu saja. Tidak ada penagihan, atau upaya memperbaiki manajemen, sehingga ya keadaanya seperti sekarang, bangkrut,” Sambung Sumarna.
Sumarna juga menjelaskan, Minggu depan, setelah minggu ini memanggil jajaran direksi Pansus akan panggil OJK dan LPS, “Sementara seperti itu. Yang pasti, jika kemudian ditemukan ada indikasi kerugian negara atau unsur pelanggaran hukum lainnya, kita akan buatkan rekomendasi untuk penegak hukum menyelidiki,” katanya sambil bergegas pergi.
Sementara itu Kepala Bidang Ekonomi Setda Subang H. Tarwan, jika pendapatan bank tersebut lebih kecil daripada pengeluaran, dikarenakan kredit macet, operasional, penggajian karyawan dan lainya. Menurutnya, dari tahun 2013, ada modal penyertanya Rp6,250 miliar namun hingga tahun 2018 malah terjadi susut menjadi Rp1 miliar, karena pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. “Tahun 2018 modal hanya tersisa Rp1 miliar. Jika disebutkan, modal tersebut berada di bawah 8 persen dalam ketentuan perbankan, sehingga harus dilakukan pengawasan khusus,” ungkapnya.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan BPRS Subang menjadi pailit. Antara lain seperti ketidakharmonisan internal di BPRS Subang dan faktor persaingan usaha antar bank. “Ada beberapa faktor, tapi yang cukup menyita perhatian adalah tidak harmonisnya internal BPRS Subang itu sendiri, seperti pengurus, direksi dan lainnya,” terangnya.
Kerugian juga makin menjadi, dimungkinkan karena pemberian kredit yang dengan mudahnya, kepada nasabah, dengan tidak diperhatikan jaminan terdahulu. “Mungkin saja dengan mudahnya pemberian kredit,” pungkasnya.(idr/vry)
Keterangan Kepala Bidang Ekonomi Setda Subang H. Tarwan:
2013 Penyertaan modal awal sebesar Rp5.45 miliar
2016 Penambahan modal Rp550 juta
Ada penambahan lagi dari Yayasan Gotong Royong Rp250 juta
Total jumlah penyertaan modal mencapai Rp6,250 miliar
Temuan Pansus Pansus Pembubaran BPR Syariah Gotong Royong, Ujang Sumarna :
Penyertaan modal dari Pemkab Subang Rp4,750 miliar
Dikurangi BOP Pendirian Rp1,5 miliar
Sisa kas Rp3,250 miliar
Ditambah penyertaan modal Yayasan Gotong Royong berupa deposito sekitar Rp3 miliar
Total jumlah Rp6,250 miliar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *