SOSOK Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sangat diperhitungkan di tingkat global. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, mendapatkan tanggung jawab baru karena baru saja terpilih sebagai Ketua atau Co-Chair the Coalition of Finance Ministers for Climate Action periode 2021-2023.
Sebelumnya, jabatan tersebut diemban oleh Menteri Keuangan Chile. Sri Mulyani terpilih setelah memenangkan pemungutan suara (voting) yang diikuti oleh para Menteri Keuangan dari 52 negara anggota koalisi. Ada 3 calon yang dipilih dalam voting tersebut, yaitu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Filipina, dan Menteri Keuangan Uganda
Sebagai Co-Chair, menambahkan exposure, posisi strategis, dan peran Indonesia yang kian penting di dunia internasional setelah penetapan Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022 dan Chairmanship ASEAN tahun 2023.
Baca Juga:Forum Bumdes dan bank bjb Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir ke LegonkulonPesan Wapres Kyai Ma’ruf di Pamanukan: Keserasian Alam jangan Dilanggar
“Indonesia dipercaya global untuk mengarahkan dan menangani masalah perubahan iklim. Hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia selama ini,” kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya yang dikutip, Kamis (11/2).
Menurut Sri Mulyani, Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui berbagai kebijakan dan instrumen. Kebijakan dan instrumen terkait pendanaan antara lain penandaan APBN untuk perubahan iklim (budget tagging), pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) selaku pengelola beragam dana terkait kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon dan lainnya terkait lingkungan hidup di berbagai Kementerian/Lembaga.
Ada pula pembentukan Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai bagian dari Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI), dan aktivasi instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Sukuk.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan akan menjalankan peran yang optimal sebagai Co-Chair dan meningkatkan reputasi Indonesia di dunia internasional.
Seiring dengan peran strategis dalam koalisi menteri keuangan untuk perubahan iklim ini, pengarusutamaan (mainstreaming) isu perubahan iklim dalam program pembangunan nasional telah dan akan terus dilaksanakan dalam rangka mengurangi emisi sesuai Nationally Determined Contribution (NDC) yang merupakan komitmen Indonesia terhadap persetujuan Paris sebesar 29% dengan upaya sendiri, atau 41% dengan dukungan internasional di tahun 2030.