KARAWANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, menilai pekerjaan rumah (PR) bupati dan wakil bupati yang baru dilantik cukup banyak mulai dari persoalan perizinan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan budaya serta lingkungan hidup.
Anggota DPRD Karawang, dari Fraksi PDIP, Natala Sumedha mengatakan, jika persoalan yang utama terkait rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) khususnya perizinan yang arahnya jelas ke lingkungan hidup. “Akibat perizinan yang dikeluarkan tanpa kajian menyeluruh banjir terjadi dimana-mana,” ujar Natala saat dihubungi, Minggu (28/2)
Dikatakan, persoalan banjir juga tak jelas. Sebab pemerintah hanya memberikan bantuan logistik pada saat terjadi bencana, tapi tidak menyiapkan kebijakan secara menyeluruh pada saat bencana belum terjadi.
Baca Juga:Pakar Komunikasi Dr Aqua Dwipayana Sharing Komunikasi dan Motivasi 17 SesiIKA Spenti Salurkan Bantuan untuk Banjir Pamanukan
Selain itu, lanjut Natala, permasalahan pendidikan yang mengharuskan belajar di rumah, dimana masih banyak anak miskin yang kesulitan mengakses internet. “Belum persoalan infrastruktur yang sampai saat ini belum terselesaikan,” katanya.
Menurutnya, permasalahan ekonomi ditengah pandemi Covid-19 ini, pemerintah terkesan gagap untuk mengatasi persoalan perekonomian khususnya ekonomi kerakyatan. “Dari sektor kesehatan ini yang sangat penting karena di tengah kondisi pandemi covid kepala daerah kita adalah seorang dokter, yang harusnya bisa mengimplementasikan 3M dalam program kerja. Tapi dalam setahun ini tempat cuci tangan difasiltas umum, saya tidak pernah disidak atau diadakan. Belum lagi kebijakan terkait masker dan pebatasan berkerumun, itu tidak jelas pengawasannya,” tandasnya.
Ia menambahkan, untuk itu eksekutif jangan gengsi melaksanakan keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif yang disepakati bersama. “Sebab kami menerima banyak keluhan dari masyarakat saat melakukan reses,” katanya.
Senada, Sekretaris Partai Gerindra Karawang, Endang Sodikin mengatakan, pekerjaan rumah buat Bupati dan Wakil Bupati terpilih setelah pelantikan 100 hari kerja yang ada di depan mata, adalah dalam rangka mensukseskan pembangunan berkelanjutan, merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
Menurut Endang, jika mengacu kepada sustainable development goals atau SDGs pada periode ke empat ini, sebagaimana dijelaskan di atas RPJPN itu 2005 sampai 2025 di mana PR pemerintah daerah di depan mata, adalah kaitan bagaimana penyiapan langkah-langkah taktis dan strategis pemerintah dalam mengatasi dan mengurangi angka kemiskinan masyarakat Karawang. “Terutama yang dominan berkaitan dengan bagaimana meningkatkan sektor sektor riil, sektor sektor yang mendongkrak ekonomi dalam konteks mendukung indeks pembangunan manusia Kabupaten Karawang diantaranya adalah bidang kesehatan, bidang pendidikan dan tentunya di di bidang ekonomi,” katanya.