SUBANG-Ada kejutan dari pendaftaran open bidding Sekda Subang. Sebab sejumlah pejabat senior ASN Pemkab Subang tidak mendaftarkan diri. Sebut saja Ahmad Sobari dan Cecep Supriatin. Kedua orang ini ramai diperbincangkan dan diprediksi bakal mendaftar.
Maklum saja, dari sisi senioritas, kepangkatan dan kemampuan, keduanya dinilai mumpuni. Cecep Supriatin yang kini menjabat Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebelumnya pernah ikut daftar open bidding Sekda bersaing dengan Aminudin. Sedangkan Ahmad Sobari lebih dari 5 tahun menjabat sebagai bendahara daerah atau dulu disebut DPPKAD. Di masa kepemimpinan Eep Hidayat dan Ojang Sohandi. Tentu sangat memahami bagaimana mengelola keuangan sebagai jantung pemerintahan.
Jika sebelumnya, sudah mudah ditebak Aminudin yang bakal terpilih jadi Sekda. Di open bidding sekda kali ini setelah Aminudin tersandung kasus hukum, masyarakat dan khususnya di kalangan ASN Subang dikejutkan dengan data pendaftaran Sekda. Yang mendaftar hanya empat orang, yaitu PJ Sekda Asep Nuroni, Kepala Kesbangpol Jabar Ade Afriandi, Kepala Dinas Perikanan Rahmat Efendi dan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Tatang Supriyatna.
Baca Juga:Mayat Terlilit Sarung Ditemukan Mengambang di Sungai, Berikut Ciri-cirinyaAkibat ini, Bintang Real Madrid Terncam Pensiun Dini
Padahal saat dihubungi Kamis (18/3) lalu, Ahmad Sobari mengaku akan mendaftar Jumat (19/3). “Saya besok (Jumat) saja, terakhir,” kata Ahmad.
Sedangkan kandidat lainnya, Ujang Sutrisno (Ucok) harus gugur karena faktor usia. Batas maksimal usia kandidat Sekda harus 56 tahun, sementara Ucok 58 tahun. Dari sisi kemampuan manajerial keuangan, Ucok pun dinilai mumpuni karena lama menjabat Kebaga Bagian Kesra. Mengatur distribusi dana yang sering kali jadi temuan auditor.
Dinamika lainnya yang muncul yaitu figur Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) H Hidayat. Ia dinilai memiliki reputasi baik dalam penanggulangan bencana. Sejumlah perintah bupati yang dinilai nyeleneh dan sulit dapat dibereskan oleh Hidayat. Bahkan penanganan banjir di Pantura pun tanpa menggunakan dana APBD. Jika pun ada, minim pengeluaran dana dari Biaya Tak Terduga (BTT) APBD. Hal itu tentu menjadi “prestasi” di saat bobol anggaran karena Covid-19. Atas kinerja tersebut Bupati Ruhimat merasa puas atas kinerja Hidayat.