Oleh: Suhaeni, SP., M.Si
(Dosen Fakultas Pertanian UNSIKA)
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana kebijakan impor beras. Pasalnya, saat ini Jawa Barat sedang surplus beras. Ridwan Kamil termasuk salah satu pejabat daerah yang menolak rencana impor beras setelah menampung aspirasi para petani di Jawa Barat.
“Petani Jawa Barat menyampaikan aspirasi agar rencana impor beras ditunda atau dibatalkan,” tulis Ridwan kamil dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada 17 Maret 2021.
Sampai bulan April 2021 Jawa Barat surplus beras 320 ribu ton dan tidak lama lagi akan terjadi panen raya yang membuat stok beras di Jabar semakin berlimpah. “Dari pada impor beras, sebaiknya beli saja beras hasil petani Jawa Barat,” ungkapnya lagi.
Seperti yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto awal Maret kemarin, ia mengatakan bahwa impor beras perlu dilakukan demi menjaga ketersediaan pasokan dan harga beras dalam negeri. Mekipun rencana kebijakan ini menuai polemik pro dan kontra dari berbagai pihak.
Baca Juga:Keluh Kesah Mahasiswa di Masa Pembelajaran OnlineRasa Aman Itu Lenyap Pasca Perisai Terlepas
Setali tiga uang dengan Gubernur Jabar, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana juga meminta kepada pemerintah pusat untuk evaluasi dan mengkaji ulang terkait kebijakan impor beras. Cellica mengatakan saat ini banyak petani dan pedagang beras resah dengan rencana impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat.
Ketua Pedagang Beras Pasar Johar, Karawang, Sri Narbito menyebut rencana impor berras menjelang musim panen sangat tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan menyebabkan harga beras dan gabah turun.
“Saat ini, panen sudah mulai seperti di Demak misalnya sudah panen sejak pertengahan Februari 2021. Kemudian disusul Indramayu dan sebentar lagi Karawang,” ungkapnya. Begitupun dengan Kabupaten Purwakarta dan Subang stok beras masih surplus.
Kementrian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri menyatakan bahwa stok beras masih aman dari bulan Maret, April, sampai Mei 2021. Bahkan Kementan mengklaim ada tambahan dari stok panen raya maret hingga April ini. Perkiraan produksi dalam negeri pada panen raya ini mencapai 17.511.596 ton.
Jika impor beras ini keukeuh dilakukan oleh pemerintah pusat, maka hal ini jelas menyakiti hati para petani. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah abai dalam mengelola urusan masyarakat. Alih-alih bisa menyerap hasil panen petani, pemerintah justru berencana untuk melakukan impor beras. Alasan impor beras seperti yang diungkapkan Menteri perdagangan Lutfi, stok beras di Bulog secara data matematis hanya 500 ribu ton, sedangkan kebutuhan kebutuahn stok aman di angka 1,5 juta ton.