SUBANG-Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Subang menanggapi Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Subang tahun 2020. Setidaknya, ada lima poin penting yang menjadi perhatian Fraksi PDIP Subang.
Poin pertama, Fraksi PDIP Subang menanggapi soal reformasi birokrasi yang diklaim Bupati Subang sudah berjalan sesuai visi misi Kabupaten Subang yang bersih, maju, sejahtera dan berkarakter. Hal tersebut berbeda pendapat dengan Fraksi PDIP. Adanya fenomena ratusan kepala desa gruduk rumah dinas bupati, menjadi salah satu cerminan lemahnya Tim TAPD dalam pengelolaan APBD.
“Postur APBD copy paste tidak mencerminkam visi Kabupaten Subang yang bersih, maju, sejahtera, dan berkarakter, serta misi Jawara diakibatkan oleh penempatan jabatan struktural eselon II, III dan IV melalui proses rotasi, mutasi, dan promosi, yang diarsiteki oleh Sekda dan BKPSDM terkesan asal-asalan. Sehingga Bupati harus melakukan evaluasi sekaligus merombak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang penempatannya harus benar-benar mengacu pada the right man on the right palce (orang yang tepat di tempat yang tepat,” papar Anggota Fraksi PDIP Subang, Juenah dalam pandangan umum fraksi bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
Baca Juga:Cegah Virus Corona Semprotkan DisinfektanKosong, Dinas Kesehatan Subang Ajukan 23.000 Vial Vaksin
Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang juga menjadi catatan, banyaknya rencana pembangunan infrastruktur yang tidak terealisasi pada 2020 dikarenakan recofusing anggaran menghambat percepatan pembangunan di daerah. Fraksi PDIP juga mendorong Dinas PUPR untuk segera merealisasikan pekerjaan yang sudah teranggarkan di tahun 2021.
“Apalagi sekarang sudah bulan April, kami juga mengevaluasi Dinas PUPR untuk meningkatkan kinerja dalam hal percepatan realisasi program,” tegas Fraksi PDIP Subang dalam catatannya.
Fraksi PDIP juga mendorong Pemerintah Kabupaten Subang untuk segera merealisasikan rencan pembangunan RSUD di Pantura.
Menurut Juenah, wacana pembangunan RSUD di Pantura segera direalisasikan. Sebab, keberadaan RSUD pantura ini merupakan satu keharusan agar pelayanan dasar soal kesehatan bagi masyarakat pantura bisa terpenuhi. “Tahun 2019 dan 2020 wacana ini mengemuka akan segera dilaksanakan. Maka kami mendorong agar rencana tersebut segera direalisasikan,” jelasnya.
Selain soal RSUD Pantura, PDIP juga meminta Pemkab Subang untuk dialokasikan kembali anggaran bantuan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu. “Hal ini untuk mengantisipasi, masyarakat miskin yang belum terdaftar di kepesertaan BPJS Kesehatan,” tuturnya.