PURWAKARTA-Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dijadwalkan dimulai pada Juli 2021 mendatang, bersamaan dengan tahun ajaran baru. Dikonfirmasi terkait hal ini, Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKS, Ir. H. Abdul Hadi Wijaya M.Sc, atau akrab disapa Gus Ahad, kembali menyampaikan tanggapannya.
“Pembelajaran tatap muka adalah salah satu hal yang memang sangat dibutuhkan oleh dunia pendidikan. Karena, pembelajaran yang sekarang sedang berlangsung metodenya yaitu pembelajaran jarak jauh,” kata Gus Ahad saat dihubungi melalui gawainya, Kamis (15/4).
Setelah berjalan setahun, sambungnya, sekurang-kurangnya ada tiga aspek menjadi catatan. “Pertama, aspek kurikulum yang memang tidak siap. Bahwa, semua kurikulum disusun untuk pembelajaran tatap muka, sehingga metode PJJ ini tidak efektif, tidak sesuai konsep,” kata Wakil Ketua Komisi V ini.
Baca Juga:Jagung Lumer Teman Nikmat untuk Berbuka PuasaAlhamdullilah Bantuan Covid-19 Kembali Dikucurkan, Ini Penerimanya
Pria berkaca mata yang dikenal tegas tapi murah senyum ini menambahkan, poin kedua adalah banyaknya kendala terkait infrastruktur. “Di antaranya ketersediaan gawai sebagai alat berkomunikasi, baik hape atau laptop,” ujarnya.
Kemudian, saat gawai terpenuhi, lanjut Gus Ahad, belum tentu ada cukup dana untuk membeli pulsa atau kuota. Selanjutnya, ketika gawai dan kuota tersedia, belum tentu pula ada sinyal yang baik. Karena masih banyak daerah yang blankspot.
“Secara teknis, PJJ ini juga dirasa berat. Baik guru dan murid sudah sangat jenuh. Hanya berkomunikasi di depan gawai. Dan pada kenyataannya, proses belajar itu membutuhkan interaksi langsung, baik dengan guru maupun dengan teman-temannya,” ucap Politisi PKS ini.
Pun halnya dengan orang tua yang juga jenuh melihat anaknya ada di rumah terus. Tak jarang pula orang tua ikut mengerjakan PR. Di sisi lain, rak sedikit pula orang tua yang mengeluh. “Bahkan banyak yang berkata, sesungguhnya saya membayar semua ini supaya anak saya bisa disekolahkan,” kata Gus Ahad.
Legislator Dapil Purwakarta-Karawang ini pun menegaskan, untuk dapat melaksanakan PTM maka harus benar-benar memperhatikan banyak hal.
“Namun sebelumnya, kami mengingatkan, mohon PTM ini tidak dijadikan dikotomi bagaimana posisi eksekutif dan legislatif dalam hal ini. Karena sesungguhnya permasalahan pelaksanaan PTM terbatas atau pun apa namanya nanti, jelas bukan persoalan politik,” ujarnya.