Namun demikian, kekhawatiran terhadap sistem keamanan EDJ pun tak bisa dipandang sebelah mata, mengingat ancaman cyber crime pada tekhnologi begitu tinggi saat ini. Karena data rahasia ataupun data internal yang tidak bisa diakses masyarakat umum, bisa saja diretas demi sebuah kepentingan. Maka dibutuhkan satu sistem keamanan yang mutakhir dalam mengatasi hal demikian.
Lebih dari sekedar ancama cyber crime, yang bisa diselesaikan dengan pembuatan satu sistem keamanan yang canggih. Ada satu kekhawatiran yang lebih besar lagi, yaitu eksploitasi data oleh sejumlah korporasi, yang keberadaanya difasilitasi oleh birokrasi. Hal demikian menjadi niscaya dalam sistem demokrasi-kapitalisme.
Kontestasi sistem politik demokrasi yang berbiaya mahal, meniscayakan para cukong untuk terlibat dalam pendanaanya. Para cukong yang menggelontorkan dananya tentu bukan untuk berkhidmat pada demokrasi, tapi semata untuk kepentingan bisnisnya. Inilah yang akan menghantarkan pada jual beli kebijakan. Maka jangan heran jika kebijakan yang lahir selalu saja memihak korporasi, karena memang itulah hakikat kerja penguasa di sistem demokrasi.
Baca Juga:Harga Pangan Melambung, Emak-Emak BingungBupati Banyumas Achmad Husein Undang Dr Aqua Dwipayana Motivasi Ribuan Jajarannya
Termasuk keamanan data, bukan hal yang mustahil jika penguasa sendiri yang menjualnya pada korporasi. Oleh karenanya sangat mungkin korporasi menjadi pihak yang paling diuntungkan dengan adanya ekosistem data. Peta geospasial yang terhimpun akan semakin menancapkan hegemoni korporasi terhadap negeri, karena potensi SDA yang terbentang di atas dan di bawah perut bumi tersodor dengan apik.
Sistem Demokrasi-Kapitalisme Langgengkan Hegemoni
Sejatinya, ekosistem data adalah satu terobosan baru yang sangat memudahkan bagi penguasa untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran dan meyolusi permasalahan. Misalnya data surplus-minus pangan pokok pada tiap daerah yang akurat dan update akan menjadi solusi atas ketersediaan pangan pokok pada tiap daerah. Dengan kekuatan data dan logistik yang baik, pemerintah akan mudah menyediakan pangan pokok pada daerah yang minus alias kekurangan.
Terselesaikanlah problem ketersediaan pangan, tanpa harus impor dari luar negeri. Begitupun data penduduk miskin yang akurat, akan sangat membantu pemerintah dalam mengurusi kebutuhan pokok mereka dengan tepat sasaran. Ditambah peta geospasial yang menyodorkan data SDA yang melimpah, akan sangat memudahkan penguasa untuk mengolahnya lalu diperuntukan bagi sebaik-baik kemaslahatan umat.