Ekosistem Data, Berpotensi Langgengkan Hegemoni Korporasi

Editor:

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar Setiaji mengatakan, Pemerintah Daerah Provinsi Jabar berkomitmen mengimplementasikan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Salah satu bentuk komitmen tersebut yakni peluncurkan portal Ekosistem Data Jabar (EDJ). (bisnis.com, 7/4/2021)

EDJ adalah portal terintegrasi untuk pengelolaan, keterbukaan, dan kemudahan akses data bagi warga dan pemerintahan Jabar. Semua data yang bersifat publik dapat diakses langsung oleh masyarakat umum. EDJ sendiri memiliki tiga portal yaitu; Open Data Jabar, Satu Data Jabar dan Satu Peta Jabar. Adapun jenis data yang disajikan berupa dataset, visualisasi dan indikator kinerja.

Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar Ida Ningrum menjelaskan, perbedaan ketiga portal dan aplikasi tersebut. Pertama, Open data Jabar dapat diakses oleh masyarakat dan data yang disajikan bersifat publik. Kedua, Satu Data Jabar menjadi portal berbagi pakai data antar perangkat daerah di Pemda Provinsi Jabar.

Dalam Satu Data Jabar, memuat data publik, data internal dan data yang dikecualikan (pengkategorian data ini berdasarkan UU No 14 Tahun 2008). Ida menjelaskan nantinya data publik yang berada di Satu Data Jabar, secara otomatis akan tercantum di Open Data Jabar. Ketiga, Satu Peta Jabar yaitu portal berbagi pakai data yang berisi data-data geospasial atau berupa peta. (jabarprov.go.id, 24/3/2021)

Adapun misi utama dari open data jabar adalah sebagai pusat data dan informasi terbuka, pusat informasi tata cara pengelolaan dan pengolahan data, serta pusat informasi layanan terbuka bagi kabupaten/kota.

Sehingga akademisi, jurnalis, mahasiswa, hingga masyarakat umum dapat memperoleh data dengan mudah, cepat dan akurat.
Sementara satu data jabar bertujuan mendukung percepatan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang lebih akurat melalui ketersediaan data dan informasi geospasial atau berupa peta.

Sehingga update dari perangkat daerah sebagai produsen data harus benar-benar terkontrol, demi keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat.

Rawan Bocor

Manfaat EDJ begitu besar bagi masyarakat, kini per individu dapat memperoleh data dan informasi dengan mudah, cepat, dan terpercaya. Begitupun kebijakan yang dibuat akan semakin tepat sasaran tersebab datanya mendekati akurat.

Namun demikian, kekhawatiran terhadap sistem keamanan EDJ pun tak bisa dipandang sebelah mata, mengingat ancaman cyber crime pada tekhnologi begitu tinggi saat ini. Karena data rahasia ataupun data internal yang tidak bisa diakses masyarakat umum, bisa saja diretas demi sebuah kepentingan. Maka dibutuhkan satu sistem keamanan yang mutakhir dalam mengatasi hal demikian.

Lebih dari sekedar ancama cyber crime, yang bisa diselesaikan dengan pembuatan satu sistem keamanan yang canggih. Ada satu kekhawatiran yang lebih besar lagi, yaitu eksploitasi data oleh sejumlah korporasi, yang keberadaanya difasilitasi oleh birokrasi. Hal demikian menjadi niscaya dalam sistem demokrasi-kapitalisme.

Kontestasi sistem politik demokrasi yang berbiaya mahal, meniscayakan para cukong untuk terlibat dalam pendanaanya. Para cukong yang menggelontorkan dananya tentu bukan untuk berkhidmat pada demokrasi, tapi semata untuk kepentingan bisnisnya. Inilah yang akan menghantarkan pada jual beli kebijakan. Maka jangan heran jika kebijakan yang lahir selalu saja memihak korporasi, karena memang itulah hakikat kerja penguasa di sistem demokrasi.

Termasuk keamanan data, bukan hal yang mustahil jika penguasa sendiri yang menjualnya pada korporasi. Oleh karenanya sangat mungkin korporasi menjadi pihak yang paling diuntungkan dengan adanya ekosistem data. Peta geospasial yang terhimpun akan semakin menancapkan hegemoni korporasi terhadap negeri, karena potensi SDA yang terbentang di atas dan di bawah perut bumi tersodor dengan apik.

Sistem Demokrasi-Kapitalisme Langgengkan Hegemoni

Sejatinya, ekosistem data adalah satu terobosan baru yang sangat memudahkan bagi penguasa untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran dan meyolusi permasalahan. Misalnya data surplus-minus pangan pokok pada tiap daerah yang akurat dan update akan menjadi solusi atas ketersediaan pangan pokok pada tiap daerah. Dengan kekuatan data dan logistik yang baik, pemerintah akan mudah menyediakan pangan pokok pada daerah yang minus alias kekurangan.

Terselesaikanlah problem ketersediaan pangan, tanpa harus impor dari luar negeri. Begitupun data penduduk miskin yang akurat, akan sangat membantu pemerintah dalam mengurusi kebutuhan pokok mereka dengan tepat sasaran. Ditambah peta geospasial yang menyodorkan data SDA yang melimpah, akan sangat memudahkan penguasa untuk mengolahnya lalu diperuntukan bagi sebaik-baik kemaslahatan umat.

Maka dari itu, seperti solusi untuk mengatasi cyber crime yaitu dengan membuat satu sistem keamanan yang kuat. Begitupun dalam mengatasi kebocoran data tersebab penguasanya sendiri yang menjualnya pada korporasi, harus dibuat satu sistem pemerintah yang fokus kerjanya melindungi umat. Sehingga data-data yang dapat merugikan umat dan negera akan terlindungi.

Sistem politik demokrasi jelas tak bisa diandalkan dalam hal ini, karena penguasa dalam sistem ini tegak dengan bantuan korporasi. Begitupun sistem kapitalisme yang menjadi ruh tata kelola perekonomian, menjadikan SDA milik umat sah dimiliki asing. Padahal pemilik sah SDA adalah umat, bukan negara. Negara tidak boleh menjualnya.
Institusi Islam Melindungi Data dan Umat.

Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan institusi pelindung umat, agar arah kebijakannya berfokus pada kemaslahatan umat. Satu-satunya sistem yang dapat melindungi umat dengan hakiki dan mengurusi umat dengan sepenuh hati adalah sistem yang berdasarkan syariat Islam yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Saw :

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

”Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll)

Dari kedua hadist di atas, telah jelas Allah Swt memosisikan peran Khalifah sebagai pelindung umat dari musuh yang menghegemoni. Dan juga berperan sebagai ra’in atau pengurus umat, yang dengannya akan terselesaikan lah seluruh urusan umat.
Sistem politik Islam yang berdaulat tanpa campur tangan korporasi akan memproduksi kebijakan yang pro rakyat.

Begitupun sistem ekonominya yang mandiri dan membatasi kepemilikan, akan mencegah masuknya korporasi untuk menguasai SDA. Sehingga data akan terlindungi dan digunakan semata untuk kemaslahatan umat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.