Wasiat Ki Kihadjar Dewantoro Bagian 9

Editor:

Pendidikan Nir Ideologi
Kang Marbawi

Ki Hadjar Dewntoro melihat proses Pendidikan sebagai upaya merekonstruksi masyarakat. Pendidikan menjadi bagian dari rekayasa social untuk melahirkan masyarakat yang dicita-citakan Bangsa: masyarakat adil-makmur, gemah ripah loh jinawi. Ki Hadjar melihat Pendidikan berfungsi sebagai bagian penataan masyarakat melalui proses pewarisan budaya universal dengan berdasarkan budaya lokal yang berkembang ke arah kebudayaan nasional dan kebudayaan global. Inilah kemudian, pemikiran Ki Hadjar ini disebut aliran Kulturalisme.

Pemikiran Ki Hadjar tersebut sejalan dengan pemikiran Theodore Brameld. Fungsi sosiologis pendidikan pada dasarnya adalah sebagai proses penerus nilai-nilai kebudayaan dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda, atau yang disebut sebagai proses sosialisasi. Pendidikan dianggap sebagai wahana yang paling efektif untuk proses sosial tersebut. Oleh karena mengemban fungsi penting seperti itu, pendidikan dijadikan sebagai agen perubahan sosial (agent of change) di masyarakat. Di pihak lain, pendidikan juga mempengaruhi perubahan sosial itu sendiri, sehingga antara keduanya dan pendidikan terdapat hubungan timbal balik.

Karena itu, pendidikan merupakan bagian dari proses rekayasa sosial dimana negara memiliki kepentingan besar. Salah satunya adalah pendidikan sebagai alat untuk melanggengkan ideologi negara. Dan ideologi negara ditujukan sebagai bagian dari proses perubahan sosial. Menuju tujuan negara yaitu negara yang adil dan makmur berdasarkan ideologi Pancasila.

Terkait relasi ideologi dengan pendidikan perlu diperhatikan aspek-aspek ideologis dalam pendidikan. Pertama bahwa ideologi telah menjadi sistem kognitif dalam pemikiran pendidikan. Dalam beberapa hal sistem kognitif membantu manusia untuk menemukan dan menciptakan arti dari dunia dan kehidupan, serta untuk mendapatkan orientasi atas perbuatannya. Ideologi adalah sistem kognitif tersebut. Bahwa sistem kognitif yang berbeda memenuhi peran yang sama dalam kehidupan manusia, di mana mereka memberikan makna yang berarti bagi kehidupan mereka dan mengarahkan tindakan mereka masing-masing dengan caranya sendiri, dan ini tidak mencakup semua bidang kehidupan. Semua ini merupakan karakteristik dari kelompok sosial dalam berbagai periode sejarah. Kita dapat melihat dalam sejarah masyarakat tertentu, suatu periode di mana pemikiran magis kadang kala menjadi dominan, dalam pemikiran masyarakat, dan dalam periode lain, justru pemikiran keagamaan, pemikiran ilmiah, atau bahkan dimensi ideologis mungkin lebih dominan.

Mengatakan pendidikan dalam fungsi masyarakat modern melalui suatu legitimasi ideologis, dapat berarti dua hal: (a) Ideologi adalah sistem kognitif yang menjelaskan kepada masyarakat esensi dan tujuan pendidikan, dan kriteria yang mana masyarakat dapat memilih jenis pendidikan yang mereka lebih sukai dibanding lainnya. (b) Ideologi adalah mekanisme kontrol sosial, yakni dengan cara tercapainya kesepakatan atau konsensus di kalangan masyarakat tentang cara-cara yang diterima dari praktek pendidikan.

Kedua bahwa ada pandangan yang mengatakan kalau ideologi dapat mengontrol perilaku masyarakat, tetapi masyarakat tidak dapat mengontrol ideologi mereka. Ideologi—sebagai teori yang paling dominan (jika tidak semua) dari klaim ideologi—bertindak sebagai mekanisme kontrol pada tindakan masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik. Asumsi dalam teori ini adalah bahwa ideologi dapat mengisi peran mekanisme kontrol ini, salah satunya melalui penelitian ilmiah, pemikiran filosofis, atau aksi-aksi pragmatis mereka.

Ketiga adanya sebuah proposisi dalam pemikiran pendidikan bahwa semua keputusan-keputusan pendidikan juga adalah keputusan-keputusan yang sifatnya ideologis. Argumen bahwa setiap keputusan pendidikan adalah ideologis dapat terlihat dengan jelas pada semua level kegiatan pendidikan. Misalnya peraturan pemerintah tentang wajib belajar dan durasinya; tingkat alokasi sumber daya ekonomi untuk pendidikan yang tidak merata di tiap daerah; penyeragaman seragam sekolah untuk semua anak, penyeragaman manajemen kelas atau segregasi budaya yang terjadi di sekolah-sekolah; pendidikan agama untuk seluruh level pendidikan atau bahkan sebaliknya pemisahan agama dari muatan kurikulum pendidikan dan sebagainya. Ini semua jelas adalah keputusan ideologis. Termasuk tidak memasukan Ideologi Pancasila dalam Standar Nasional Pendidikan yang baru saja dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah no 57 tahun 2021.

Dari pemikiran Ki Hadjar Dewantoro di atas, kita dapat mengambil benang merah. Pertama bahwa negara memiliki kepentingan besar untuk menguatkan ideologi Pancasila melalui proses Pendidikan yang systematis, terstruktur dan massif. Kedua, negara sebenarnya memiliki kesempatan untuk menguatkan ideologi melalui berbagai regulasi Pendidikan yang dibuatnya.
Standar Nasional Pendidikan jelas menjadi acuan semua aspek, proses dan pelaksanaan Pendidikan Pendidikan di bumi tercinta ini. Baik dari sisi management, tenaga pendidik, kurikulum, pengelolaan kegiatan kesiswaan, anggaran dan segala hal yang terkait dengannya. Ada delapan standar disebut dalam SNP tersebut sebagai acuan utama. Dalam konteks ideologis, kepentingan negara menitipkan Ideologi Pancasila dalam standar kurikulum.
Pendidikan yang tak memiliki basis ideologis Pancasila sangat rentan dimanfaatkan oleh ideologi lain. Pancasila sebagai ideologi seharusnya menjadi basis dari penyusunan standar nasional Pendidikan. Sebab sebagai idelogi, Pancasila adalah nilai dan moral bangsa yang bersumber dari akar budaya Bangsa Indonesia.
Sebagai nilai dan moral bangsa, tentu Pancasila harus terus diwariskan, dikembangkan dan terejawantah dalam sistem Pendidikan. Ideologi Pancasila yang akan menjadikan bangsa ini menjadi kuat jiwa dan raganya. Dalam percaturan global, negara kita harus memiliki kekuatan moral ideologis untuk ikut andil. Pendidikan tanpa ideologi Pancasila hanya akan melahirkan manusia-manusia tanpa jiwa yang menghamba kepada kapitalisme dan hedonism. Nir kecintaan kepada bangsa, tanah air dan budaya Indonesia. Apa jadinya bangsa ini, jika hasil pendidikannya tak kenal Ideologi Pancasila?. Salam, Kang Marbawi. (190421)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.