Tapi setoran PAD SS itu rupanya hanya sebagian dari dana participation interest (PI) Pertamina ONWJ yang jumlahnya bisa sampai Rp5 miliar dalam setahun. Sebagian lagi boleh dipakai usaha. Apakah yang dimodalkan itu berhasil meraup laba? Nah inti keramaian mulai dari sini.
Bagaimana PDAM? Tercatat sudah berdiri lama melayani kebutuhan air bersih warga Subang. Saya sedikit tahu tentang PDAM, karena waktu mahasiswa pernah terlibat melakukan survey kepuasan pelanggan sejak 2007-2009. Saat Dirut sekarang masih menjabat Dirum.
Nantinya PDAM akan melayani kebutuhan Pelabuhan Patimban dan kawasan industri. Banyak modal dibutuhkan, banyak PR yang harus dikerjakan. Minimal layanan aduan pelanggan harus sudah canggih dari sekarang. Perlu banyak inovasi. Tidak harus datang ke kantor dan menulis di buku aduan.
Baca Juga:Panitia Porprov Jabar DibentukKucurkan Rp1,7 T untuk Pembangunan Ibu Kota Baru
Saya sendiri merasakan keterlambatan inovasi PDAM. Mengadu kebocoran saja, belum lama ini, sudah seminggu tidak juga direspons. Padahal kabarnya Kepala Cabang Kota Subang itu sudah menjabat 12 tahun tidak pindah. Harusnya, melayani pelanggan dalam kota bisa lebih cepat.
Baru direspons ketika saya terpaksa harus ngontak pejabat Hublang (hubungan langganan). Khawatir bayarnya makin mahal. Padahal teknologi sudah memungkinkan kebocoran terdeteksi secara digital. Seperti inovasi yang sudah dilakukan PDAM Kota Bogor. Aduan bisa secara digital. Tidak lagi manual.
Ternyata banyak anomali juga di BUMD Subang. Misal, PT SS yang bukan mengurus migas tapi menerima dana pengelolaan migas, lalu PT SEA yang dilahirkan harus mengelola migas kebingungan. Karena saat kebijakan bagi hasil dana PI digulirkan Kementerian ESDM tahun 2017, BUMD SEA dalam kondisi mati suri.
Hanya BUMD yang mengelola air dan uang yang sudah ajeg. Tahun ini memang banyak tantangan. Tahun anomali.(*)
Lukman Enha
Pemred/Pimprus Pasundan Ekspres