Islam memiliki formula komprehensif dalam persoalan serapan tenaga kerja. Diawali dari konsep tentang kepemilikan; ada kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Yang terkategori kepemilikan negara dan kepemilikan umum, syariat menentukan tidak boleh pengelolaannya diserahkan kepada swasta apalagi asing, tapi harus dikelola oleh negara, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Begitu pula dengan akses modal, Daulah Islam dengan baitul maal nya akan terjun langsung menyalurkan bantuan modal tanpa riba bahkan dapat berupa hibah terhadap orang-orang di usia produktif. Maka masyarakat mempunyai akses ke pergerakan ekonomi. Selanjutnya negara tidak akan memberlakukan kegiatan ekonomi non riil yang mengandung riba, seperti bursa saham, valas dan yang lainnya. Seluruh kegiatan ekonomi hanya bergerak di sektor riil sehingga cadangan modal yang tersedia akan mendorong produktifitas.
Dalam Islam ada satu orang saja yang kelaparan merupakan masalah yang harus segera diselesaikan oleh Daulah Islam. Begitupun kalau didapati ada yang malas bekerja bagi penanggung nafkah yang merupakan kewajibannya, maka Daulah Islam akan segera mengambil tindakan agar segera menjalankan kewajibannya mencari nafkah atau bekerja. Hal ini pernah ditemukan di masa Khalifah Umar bin Khaththab, ketika beliau menemukan laki-laki yang sedang berdzikir di mesjid padahal sudah waktunya bekerja maka beliau menasihatinya kemudian mengusirnya dari mesjid.
Wallahu a’lam bi ash-shawwab.