Hati-hati, Ada Faber di Tanah Kita

ADMINISTRASI pertanahan memang masih terasa ribet. Sampai sekarang belum digital. Lama. Terlalu banyak dokumen. Padahal zaman sudah digital. Itulah kesan saya. Entah bisa didigitalkan atau tidak. Apa selamanya akan begitu.

Meski sudah lama berkawan dengan notaris, staf notaris, pejabat BPN sekalipun, saya belum juga hafal syarat mengurus dokumen pertanahan. Misalnya dokumen-dokumen ini: tanah negara jadi sertipikat hak guna bangunan (SHGB), tanah adat jadi sertipikat hak milik (SHM), tanah negara bebas jadi hak milik, tanah waris jadi hak milik, tanah adat jadi SHGB, perpanjangan SHGB, AJB, dan masih banyak lagi. Singkatannya aja sulit dihafal, apalagi dokumen pendukunganya.

Sampai sekarang, bahkan mungkin masih banyak orang yang belum tahu bahwa kikitir, SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhitang) atau nama lainnya adalah bukan bukti kepemilikan yang sah. Padahal di desa-desa, saya yakin, lebih banyak orang yang punya SPPT daripada yang punya SHM.

Tapi SPPT juga penting. Jika SPPT itu berubah, maka nama yang tercantum dalam SPPT yang dianggap paling berhak mengurus bukti kepemilikan. Dilanjutkan menjadi SHM atau SHBG. Walaupun nanti harus disebutkan riwayat tanah tersebut.

Apalagi saya baru mendengar juga dari ahli hukum agraria Universitas Padjadjaran, Dr. Yani Pujiwati, bahwa berdasarkan UU Cipta Kerja yang belum lama disahkan, tanah milik harus segera diurus administrasi pertanahannya dalam tempo lima tahun ke depan.

Ngerinya, yang sudah di SHGB-kan saja tiba-tiba bisa digugat. Apalagi yang baru punya bukti SPPT. Hal itu dialami keluarga besar Dwi Hani Wijaya.

Hani–panggilannya–tiba-tiba menerima keputusan Pengadilan Negeri Subang bahwa lahan seluas hampir 7 Ha dan pabrik penggilingan beras tua yang sudah lapuk tempat tinggal Hani waktu kecil, dinyatakan milik orang lain. Digugat seseorang bernama Siti Kusmirah dan dimenangkan. Padahal lahan itu ber-SHGB atas nama bapaknya: Didi Wijaya. SPPT lahan itu pun sudah berganti nama menjadi atas nama Siti Kusmirah.

Tentu putusan PN Subang tidak sembarangan. Ada dasar hukum dan kronologis yang menjadi pertimbangan. Tapi juga bukan keputuan final. Pihak tergugat, Hani tidak bisa menerima begitu saja. Ia sangat yakin ada kekeliruan dalam perkara ini. Maka Hani mengajukan perlawanan (verzet).

Lalu siapa Siti Kusmirah? Ya, nama itu sudah tenar dalam sidang gugatan tanah. Mungkin setiap pengadilan di Jabar pernah menyidangkan dengan nama penggugat itu. Saya penasaran siapa mereka? Tentu ingin sekali menemui dan mewawancarainya, jika masih ada.

Entah nama yang sama atau tidak, nama Siti Aminah dan Siti Kusmirah juga muncul dalam perkara gugatan PTPN dan PT RNI di Pengadilan Negeri Sumber, Cirebon tahun 2010 lalu. Wartawan Tempo bahkan berhasil mewawancara Siti Kusmirah dan Siti Aminah di Cianjur. Ternyata keduanya anak dan ibu.

Kasus gugatan itu memang heboh. Sampai menyita perhatian para petinggi Kementerian BUMN. Bagaimana tidak heboh, aset negara berupa besi-besi bekas di antaranya rel-rel kereta api senilai lebih dari Rp225 miliar hampir disita atas dasar putusan PN Sumber itu.

Saat itu, Kementerian BUMN tidak tinggal diam. Mengadukan masalah ini ke Komisi Yudisial, KPK, Pengadilan Tinggi Jawa Barat hingga Mahkamah Agung. Akhirnya Kepala PN Sumber diperiksa Komisi Yudisial dan penetapan sita dibatalkan karena objek gugatan tidak jelas.

Dalam perkara itu, nama Siti Aminah muncul. Tempo menelusurinya. Ternyata Siti Aminah adalah istri Tugo Faber, usianya tahun 2020 sudah 90 tahun. Lalu punya anak bernama Siti Kusmirah, 90 tahun. Dua anak lainnya disebutkan sudah meninggal dunia. Tugo Faber adalah anak Faber yang dulu di zaman Belanda punya perusahaan lori, alat angkut kereta dorong tanpa mesin. Orang Pantura Subang menyebutnya dogong.

Kemudian keturunan Faber inilah banyak yang merasa masih berhak mendapatkan warisan dari kakek Faber. Akhirnya melayangkan gugatan ke mana-mana. Pengadilan Cirebon, Pengadilan Indramayu, Pengadilan Subang hingga Pengadilan Tinggi Jabar pernah menangani perkara ini.

Kebanyakan diawali oleh kemenangan di putusan verstek. Artinya, yang digugat tidak tahu, tidak datang, lalu penggugat Faber dimenangkan. Seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Subang. Bahkan salahsatu keluarga Faber, pernah memenangkan gugatan rel bekas lori di PN Indramayu. Entah kelanjutannya bagaimana.

Kembali ke Hani. Dia pun merasa di awal tidak mau meladeni gugatan keturunan Faber ini. Sebab objek gugatan tidak benar, nama perusahaan yang digugat salah dan sudah yakin karena memiliki SHGB. Sama seperti yang dirasakan Kementerian BUMN waktu itu.

Tapi Hani tidak sekuat BUMN itu, maka harus waspada. Tapi keluarga Faber juga sudah lemah karena Siti Kusmirah dan Siti Aminah yang tercatat warga Cianjur itu sudah wafat. Muncul dugaan, saya sudah tahu namanya, ada mantan pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang mengurus perubahan SPPT secara ilegal. Ada juga yang berperan memberi tahu kapan SHGB ini habis sehingga ada celah gugatan.

Kita tentu harus percaya Pengadilan Negeri Subang akan memberikan keadilan berdasarkan data dan fakta yang ada. Kita pun tahu, bahwa Hani, anak Didi Wijaya pemilik SHGB lahan itu memang tidak sekuat Kementerian BUMN. Tapi hukum bukan untuk adu kuat, tapi harus berdiri tegak di atas kebenaran. Jika benar itu milik keluarga Faber, mengapa SHGB itu bisa keluar atas nama Didi Wijaya dalam waktu lama. Kini sudah diperpanjang hingga tahun 2037.

Sidang gugatan masih akan berlangsung di PN Subang. Bahkan ada kabar, masih akan banyak gugatan sengketa lahan di Subang. Sejalan dengan makin ramainya proyek nasional seperti Pelabuhan Patimban, kawasan industri dan Bendungan Sadawarna.

Sebaiknya, segera sertipikatkan lahan kita. Seluas apa pun. Sebab bisa jadi ada jejak catatan keluarga Tuan Faber di tanah saya, tanah Anda, di tanah kita semua.(*)

Catatan Lukman Enha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.