Ketika suatu kebijakan dibuat dengan tegas dan sinkron dari atas ke bawah, masyarakat pun akan melihat bahwa pemerintah serius dalam menangani pandemi Covid-19 ini.
Namun ketika kebijakan yang dibuat tidak sinkron, masyarakat pun menilainya pemerintah tidak serius. Inilah yang membuat Windhu menilai bahwa komunikasi publik yang dilakukan pemerintah selama ini tidak tepat. Dilansir dari Kompas.com (10/05/2021).
Presiden melarang mudik, tetapi Wapres membolehkan, khususnya bagi santri. Gubernur Jatim pun membolehkan santri asal Jatim mudik Lebaran.
Baca Juga:Mudik : Antara Tradisi dan PandemikPengalaman Menjadi Pasien Covid-19 Dalam PJJ
Standar ganda pengambilan keputusan masalah seperti ini sering terjadi. Tidak mengherankan jika masalah pandemi susah diatasi. Standar pengambilan keputusan antara satu masalah dengan yang lainnya berbeda. Inilah yang mengakibatkan pengambilan keputusan yang berlawanan pula.
Dalam bidang kesehatan, alasan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama. Berbagai kebijakan menangani pandemi pun telah dilakukan. Namun, kebijakan ini tidak bersinergi dengan kebijakan bidang ekonomi. Adanya target pertumbuhan ekonomi yang harus naik membuat pemerintah mengambil kebijakan membuka pariwisata.
Begitu pula, triliunan dana yang akan digelontorkan kepada para pelaku ekonomi kreatif, mulai dari biro perjalanan hingga pramuwisata, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih dominan menjadi perhatian pemerintah dibandingkan keselamatan rakyat.
Bagi sistem ekonomi ala kapitalisme, materi itu diutamakan. Salah satu penentu standar kesehatan sebuah negara adalah pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhannya baik, berarti perekonomian masyarakat juga baik.
Tidak mengherankan, jika setiap kebijakan yang diambil selalu didasarkan pada untung dan rugi. Jika kebijakan itu menguntungkan akan diambil, begitu pun sebaliknya. Oleh karena itu, membuka pariwisata akan dilakukan karena dinilai menguntungkan dari sisi menambah pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan nasib rakyat tidak diperhitungkan, rakyat seakan dijadikan pelengkap dari setiap kebijakan. Beberapa kebijakan dibuat seperti memihak rakyat, tetapi di kebijakan lainnya malah menyengsarakan.
Kebijakan yang memihak rakyat hanya terlihat pada Islam. Dengan aturan Islam yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, hidup rakyat akan sejahtera. Baik yang beragama Islam maupun bukan.
Baca Juga:Mudik Kampung vs Mudik HatiMembaca Jejak Digital Segala Urusan: Masa Lalu, Kini Dan Nanti
Seperti yang dilakukan Umar bin Khaththab saat terjadi wabah. Beliau dengan sigap mengambil kebijakan, seperti karantina total wilayah wabah, pemberian bantuan pangan dan obat-obatan, hingga kebijakan ekonomi di wilayah lain yang tidak terdampak. Semua itu dilakukan karena Khalifah Umar memahami bahwa tugas pemimpin adalah mengurusi urusan rakyat.