Kebijakan Pasar Bebas yang Menyengsarakan

Editor:

Oleh Ruri R
Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah

Kalahnya Indonesia atas Brasil pada kasus sengketa perdagangan yang digawangi oleh WTO mengancam industri peternakan di dalam negeri, yang memaksa Indonesia untuk membuka impor ayam dari negara tersebut.

Selama ini produksi ayam baik broiler maupun layer atau petelur di dalam negeri telah mengalami surplus. Swasembada ayam telah berhasil diraih dalam beberapa tahun terakhir. Jika pasokan impor masuk diyakini stabilitas industri perunggasan dalam negeri akan terganggu.

Menyikapi hal di atas, kekhawatiran pun mulai dirasakan oleh para pelaku usaha. Dilansir dari sebuah Iaman Bandung Raya hari Senin tanggal 03 Mei 2021, Tisna Umaran selaku kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, meminta kepada pemerintah pusat untuk dapat mengatur mekanisme impor daging ayam potong. Karena ketika daging ayam impor masuk dan membanjiri pasar disaat produksi ayam dalam negeri melimpah, bisa menyebabkan anjloknya harga jual.

“Jika benar impor akan diberlakukan maka harus dibenahi dulu mekanisme distribusinya, jangan sampai hal tersebut mengakibatkan jatuhnya harga di dalam negeri”. Demikian diungkapkan oleh Tisna disela kunjungan Wakil Bupati Bandung, Sahrul Gunawan ke kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bandung.

Kekhawatiran para pengusaha ataupun apa yang diungkapkan oleh Tisna, bukan tanpa alasan. Siapa yang bisa melindungi para pengusaha selain pemerintah? Namun sayang pemerintah pun seakan tak berdaya untuk menolak keputusan badan perdagangan dunia (WTO) yang berkeinginan untuk membuka pasar bebas seluas-luasnya.

Dampak buruk bagi masyarakat akan terjadi persaingan harga di pasar, akan saling menjatuhkan satu dengan lainnya karena banyaknya pasokan. Jika harga daging impor rendah, sementara pasokan dalam negeri tidak mampu mengimbanginya, disebabkan harga pakan yang tidak murah, maka para peternak akan terancam gulung tikar.

Kebijakan impor ternyata tidak lagi berdasarkan karena kebutuhan dalam negeri, tapi semacam kebijakan global yang dipaksakan, yang akhirnya menyengsarakan rakyat sendiri. Impor yang bisa mematikan usaha rakyat, bukan kali pertama, sudah sejak lama Indonesia dibanjiri barang-barang impor walaupun sebenarnya bisa diproduksi dalam negeri sendiri. Namun apa daya, Indonesia yang sudah masuk perangkap negara-negara penjajah kapitalis dengan sihir pasar bebasnya tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya.

Politik pasar bebas bertujuan menghentikan campur tangan negara dalam perdagangan internasional, termasuk menghilangkan penetapan tarif untuk barang impor, sehingga barang-barang bisa leluasa masuk dan keluar dari satu negara ke negara lain. Karena tidak ada campur tangan negara logikanya pemberian subsidi untuk produk dalam negeri bisa dikurangi bahkan dihilangkan.
Andaikan barang impor itu murah dan berkualitas, secara pasti barang dalam negeri akan ditinggalkan. Persaingan yang tidak seimbang antara negara maju dengan negara berkembang jelas akan mengalahkan negara berkembang. Maka pantaslah pasar bebas bukan ditujukan memajukan ekonomi dunia, tapi memasarkan produk negara kapital kuat di negara-negara yang potensial dari sisi jumlah penduduknya. Produk yang melimpah hasil dari kemajuan teknologi negara-negara maju membutuhkan pasar yang luas.

WTO sebagai pengganti GATT (General Agrement on Tariff and Trade) sengaja didirikan untuk mengikat negara-negara berkembang di bawah kendali negara-negara kuat. Seluruh anggota termasuk Indonesia dipaksa harus mengikuti seluruh kebijakan yang sudah ditetapkan sebagai konsekuensi dari keanggotaannya. WTO tidak lebih hanyalah dijadikan alat untuk melancarkan penjajahan ekonomi.

Selain dikarenakan keanggotaannya di WTO, lemahnya perekonomian Indonesia dikarenakan menerapkan sistem ekonomi kapitalisme sekular, sehingga tidak akan mampu menciptakan kemandirian ekonomi, sebaliknya semakin terjajah.

Oleh karena itu praktik politik pasar bebas seharusnya ditolak secara tegas, sebab bertentangan dengan hukum Islam. Islam mengharamkan umat Islam berada di bawah kendali dan penguasaan negara-negara kufur, baik ekonomi maupun yang lainnya. Tidak boleh sama sekali memberikan kesempatan kepada mereka menguasai perekonomian negeri-negeri muslim. Allah Swt. menjelaskannya dalam QS an-Nissa : 141 yang artinya:
“… Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.”

Negara-negara maju tidak akan pernah berhenti menancapkan hegemoninya pada negara-negara berkembang, selain melalui lembaga-lembaga internasional juga berupa jeratan utang luar negeri. Faktanya karena utang Indonesia menggunung, tidak mungkin berani menolak kebijakan zalim negara-negara penjajah. Maka kedudukan utang apalagi mengandung riba jelas-jelas diharamkan. Haram karena riba, juga haram karena menjadi sarana mendikte negeri-negeri muslim.
Impor bukanlah sesuatu yang diharamkan secara mutlak, akan tetapi bersyarat. Negara boleh melakukan impor ataupun kerjasama ekonomi selama bukan dengan negara musuh yang memerangi umat Islam, dan tidak mengandung keharaman. Negara pun harus mempertimbangkan bahkan menolak dengan tegas jika berakibat mematikan atau melemahkan para pengusaha rakyat sendiri.
Negara yang mampu bertindak demikian hanyalah negara yang menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan akidah Islam, bukan kapitalisme sekular.

Wallahu a’lam bishawwab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.