Kebijakan Penguasa Merugikan Rakyat

Editor:

Oleh Umi Lia
Ibu Rumah Tangga, Cileunyi Kabupaten Bandung

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Idulfitri adalah hari raya umat Islam yang sangat dinanti setelah sebulan lamanya berpuasa. Umat Islam merayakannya dengan penuh suka cita, berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga besar dan handai taulan. Karena itulah maka ada tradisi mudik menjelang hari raya Idulfitri bagi orang-orang yang merantau. Tapi apalah daya masyarakat, ketika ada larangan mudik. Mereka sekedar rakyat yang harus mengikuti kebijakan yang sudah diputuskan, mau tidak mau harus dilaksanakan.

Seperti sudah diketahui bersama bahwa Pemerintah Pusat merevisi aturan persyaratan bepergian menjelang Lebaran 2021. Aturan ini resmi dikeluarkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dalam Addendum Surat Edaran no 13 tahun 2021. Hasil revisinya adalah larangan mudik diperpanjang menjadi satu bulan dari 22 April hingga 24 Mei 2021. Menanggapi aturan Pemerintah Pusat ini, Ketua DPD Organda Jabar, Dudi Suprinda, menyatakan, “Kami hampir apatis, jelas itu merugikan bagi kami.” (Ayobandung.com, 23/4/2021)

Banyak pihak yang menilai kebijakan atau aturan pemerintah ini ambivalen. Ada rentang waktu yang dilarang mudik, kemudian bagaimana setelah rentang waktu itu berakhir? Diperbolehkan mudik? Selain itu, mudik dilarang tapi tempat wisata dibolehkan buka. Jika kebijakan larangan mudik ini untuk memutus penyebaran Covid-19 dan mendukung program vaksinasi yang masih berlangsung, maka seharusnya tidak ambivalen dan harus komprehensif sehingga adil untuk semua pihak.

Dalam sistem kapitalis sekuler yang diajalankan oleh negara ini, manusia diharuskan membuat aturan untuk mengatur kehidupannya. Ini adalah suatu hal yang tidak bisa diharapkan keadilannya. Bagaimana bisa adil dan menghasilkan aturan yang komprehensif, sementara manusia mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda yang tidak bisa disamakan. Jika laki-laki membuat aturan, maka aturan yang dihasilkannya tidak adil bagi perempuan.

Sebaliknya, jika perempuan membuat aturan, maka aturan yang dihasilkannya tidak adil bagi laki-laki, begitu seterusnya. Seperti itulah yang terjadi sekarang, ada aturan yang melarang mudik, sementara tempat wisata dibuka. Membawa angin segar kepada pelaku usaha pariwisata tapi merugikan para pelaku usaha transportasi. Oleh karena itu, aturan seharusnya dibuat oleh pihak yang paling mengerti manusia dan tidak punya kepentingan kepada manusia yaitu pencipta manusia, Allah Swt.

Publik menilai bahwa ada inkonsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Jika memang kebijakan itu dikeluarkan karena khawatir akan penularan Covid-19 maka harusnya tidak demikian. Pariwisata dibuka dengan protokol kesehatan diberlakukan pada pengunjung dianggap bisa mengendalikan pandemi dan memulihkan ekonomi, kenapa hal yang sama tidak diberlakukan pada sektor transportasi? Mudik dilarang, pariwisata dibiarkan, apa Corona bisa memilih kumpulan orang? Demikian salah satu protes warga terkait kebijakan larangan mudik Lebaran.

Dengan tetap membuka tempat wisata, bahkan sampai mendorong masyarakat untuk mendatanginya, ini menunjukkan pemerintah menutup mata dengan kondisi yang ada. Kasus Covid-19 terus bertambah, menurut data ada penambahan 3.448 orang yang terinfeksi virus pada Kamis (13/5/2021). Penambahan ini menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 1.731.652 orang terhitung sejak kasus pertama diumumkan 2 Mei tahun 2020.

Yang terinfeksi terus bertambah, tidak terbayangkan sebelumnya dua kali Idulfitri tanpa mudik. (Kompas.com, 13/5/2021)
Bagaimana pandemi akan berakhir jika kebijakan untuk mengendalikannya ambivalen dan tidak komprehensif? Pandemi harus diselesaikan sampai ke akarnya dengan penanganan yang menyeluruh, mulai dari pembatasan aktivitas masyarakat dengan karantina daerah, melakukan swab secara massal, tidak mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan terjadinya penularan seperti pembukaan tempat wisata, serta memberi pengobatan yang terbaik bagi yang sakit.

Jika aturan yang dijalankan masih sistem kapitalis, dapat dipastikan tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Karena aturan yang diambil akan selalu dilandaskan pada untung rugi atau berdasarkan kepentingan tertentu. Contohnya saat ini, kebijakan yang diambil ternyata menguntungkan satu pihak, sementara pihak lain dirugikan. Karena itulah diperlukan sistem lain yang dapat menyelesaikan secara tuntas semua permasalahan dan adil buat semua pihak dengan memandang rakyat sebagai tanggung jawabnya, sistem itu adalah sistem Islam.

Pandemi dan bahkan krisis pernah terjadi dalam sejarah kehidupan umat Islam dalam sistem Islam, namun semua berhasil diselesaikan. Dalam kondisi krisis, umat berdiri menjadi pengasuh, penjaga dan penopang utama kekuasaan negara, sebab negara mengurus urusan mereka, memenuhi segala hak-hak mereka. Pada masa Khalifah Umar bin Khaththab, terjadi pandemi di wilayah Syam. Untuk mengatasinya Khalifah Umar mengangkat Amr bin ‘Ash sebagai gubernur. Dengan mengikuti petunjuk Rasul saw, pandemi berakhir tanpa membutuhkan waktu yang lama.

Ketakwaan dan keimanan pemimpin berpengaruh pada cepat atau lambatnya pertolongan Allah Swt. Di sisi lain rakyat mudah memahami tujuan dari kebijakan yang diputuskan pemimpin.

Karena itulah penting sekali memilih pemimpin yang berbobot dan berkualitas. Dalam sejarah Islam ada sosok Umar bin Khaththab yang memiliki bobot kepemimpinan yang bagus untuk diteladani. Khalifah Umar memilih orang-orang yang terbaik untuk memimpin suatu daerah dan yang terpenting adalah sistem yang diterapkannya. Jika dipimpin oleh pemimpin yang menerapkan sistem kapitalis sekuler, mereka mementingkan para kapitalis daripada rakyat pada umumnya, maka mustahil rakyat mendapatkan kebijakan yang memihaknya dalam menuntaskan pandemi.
Wallahu a’lam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.