Publik menilai bahwa ada inkonsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Jika memang kebijakan itu dikeluarkan karena khawatir akan penularan Covid-19 maka harusnya tidak demikian. Pariwisata dibuka dengan protokol kesehatan diberlakukan pada pengunjung dianggap bisa mengendalikan pandemi dan memulihkan ekonomi, kenapa hal yang sama tidak diberlakukan pada sektor transportasi? Mudik dilarang, pariwisata dibiarkan, apa Corona bisa memilih kumpulan orang? Demikian salah satu protes warga terkait kebijakan larangan mudik Lebaran.
Dengan tetap membuka tempat wisata, bahkan sampai mendorong masyarakat untuk mendatanginya, ini menunjukkan pemerintah menutup mata dengan kondisi yang ada. Kasus Covid-19 terus bertambah, menurut data ada penambahan 3.448 orang yang terinfeksi virus pada Kamis (13/5/2021). Penambahan ini menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 1.731.652 orang terhitung sejak kasus pertama diumumkan 2 Mei tahun 2020.
Yang terinfeksi terus bertambah, tidak terbayangkan sebelumnya dua kali Idulfitri tanpa mudik. (Kompas.com, 13/5/2021)
Bagaimana pandemi akan berakhir jika kebijakan untuk mengendalikannya ambivalen dan tidak komprehensif? Pandemi harus diselesaikan sampai ke akarnya dengan penanganan yang menyeluruh, mulai dari pembatasan aktivitas masyarakat dengan karantina daerah, melakukan swab secara massal, tidak mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan terjadinya penularan seperti pembukaan tempat wisata, serta memberi pengobatan yang terbaik bagi yang sakit.
Baca Juga:Wasiat Ki Kihadjar Dewantoro Bagian 11 “Kontinuitas”Memaknai Bulan Syawal 1442 Hijriah
Jika aturan yang dijalankan masih sistem kapitalis, dapat dipastikan tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Karena aturan yang diambil akan selalu dilandaskan pada untung rugi atau berdasarkan kepentingan tertentu. Contohnya saat ini, kebijakan yang diambil ternyata menguntungkan satu pihak, sementara pihak lain dirugikan. Karena itulah diperlukan sistem lain yang dapat menyelesaikan secara tuntas semua permasalahan dan adil buat semua pihak dengan memandang rakyat sebagai tanggung jawabnya, sistem itu adalah sistem Islam.
Pandemi dan bahkan krisis pernah terjadi dalam sejarah kehidupan umat Islam dalam sistem Islam, namun semua berhasil diselesaikan. Dalam kondisi krisis, umat berdiri menjadi pengasuh, penjaga dan penopang utama kekuasaan negara, sebab negara mengurus urusan mereka, memenuhi segala hak-hak mereka. Pada masa Khalifah Umar bin Khaththab, terjadi pandemi di wilayah Syam. Untuk mengatasinya Khalifah Umar mengangkat Amr bin ‘Ash sebagai gubernur. Dengan mengikuti petunjuk Rasul saw, pandemi berakhir tanpa membutuhkan waktu yang lama.