oleh

Masih Gunakan Sistem Manual, Retribusi Sampah di Subang Diduga Bocor

SUBANG-Keputusan Pemkab Subang memindahkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dari Panembong ke Jalupang berujung polemik. Biaya membengkak hingga keteteran. Akibatnya, sampah menumpuk tidak terangkut. Warga pun protes.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berkali-kali menyampaikan ke publik, penumpukan sampah akibat anggaran mereka minim. Kendaraan angkut sampah pun terbatas. Anggaran Rp8,8 miliar di tahun 2021 yang disediakan minta ditambah lagi Rp3 miliar dari Biaya Tak Terduga (BTT).

Tapi, di balik angka yang disediakan itu, ke mana pendapatan retribusi sampah selama ini? Dalam catatan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) retribusi sampah dari DLH yang disetor ke kas daerah tahun 2020 hanya sebesar Rp2 miliar.

Minimnya pendapatan retribusi itu diduga karena sistem retribusi masih manual. Berpotensi menimbulkan ‘kebocoran’ di tengah jalan. DLH meminta agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membuat sistem digital untuk pembayaran retribusi.

BACA JUGA: Lima Tempat Wisata di Subang Terbaru dan Terhits

Berdasarkan penelusuran Pasundan Ekspres, salahsatu pengurus perumahan di Kelurahan Cigadung yang enggan disebut namanya mengaku setor retribusi sampah sebesar Rp150 ribu. Rutin disetorkan setiap bulan kepada petugas sampah yang rutin menagih. Tapi mereka tidak merasa terlayani, karena harus mengantar sendiri sampah dari perumahan ke TPS terdekat.

“Kita setor Rp150.000 tiap bulan dari dua RT. Tapi ini polemik, petugas di sini mengantar sendiri ke TPS dekat dungus wiru, lumayan jauh. Sedangkan ada juga perumahan lain yang tidak dipungut dengan alasan susah nemuin RT-nya,” jelasnya, Rabu (2/6).

Hal senada diungkapkan Warga Cibarola, Enjum Sasmita (38). Perbulan, dirinya selalu membayar retribusi sampah, mencapai Rp20.000. Setelah melihat pemberitaan di media lokal Pasundan Ekspres, jasa pungut Retribusi Sampah hanya Rp2.000 – Rp5.500 perbulan sesuai Peraturan Daerah, Enjum pun terkejut. “Baca di berita pungutan retribusi sebenarnya hanya Rp2.000 – Rp5.500 saja. Nah, itu lebihnya buat apa?” katanya.

BACA JUGA: Daftar Lima Oleh-oleh Khas Subang yang Wajib Kalian Beli

Warga lain di Perumahan Subang, Asep Sutisna ( 50 ) mengatakan, mengenai pembayaran retiribusi sampah, perbulannya dirinya membayar hingga Rp35.000. Truk sampah tiap tiga hari sekali datang mengangkut sampah di rumahnya.

Meski demikian, Asep merasa tidak ada keberatan dari warga di perumahannya. Namun Asep menjadi bertanya-tanya, apakah jasa pungut retribusi tersebut sesuai dengan besarannya. “Sampai sekarang saya masih tanda tanya. Benar tidak besarannya segitu? Apakah jika warga yang bermukim di pemukiman bukan di perumahan sama besaran pungutannya,” katanya.

Lain cerita di perkantoran. Setiap kantor di wilayah kota Subang dipinta iuran sampah bervariasi. Dari mulai Rp50 ribu hingga Rp 100 ribu. Salahsatu kantor di Jalur Ahmad Yani rata-rata diminta Rp100 ribu setiap bulan. Memang, setiap hari sampah di depan kantor selalu diambil petugas sampah.

Setoran ini cukup besar jika dibanding dengan ketentuan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Angkut Sampah. Pengenaan biaya retribusi sampah dilihat dari daya kWh rumah tangga. Untuk daya kWh 450 VA dikenakan biaya Rp2.000 per bulan, kWh 900 VA Rp3.000 per bulan, dan kWh di atas 1.300 VA sebesar Rp5.500 per bulan.

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Subang Dito Sudrajat S.HuT.M.SI mengatakan, mengacu kepada daya listrik, itu untuk skala Rumah Tangga, sedangkan untuk perkantoran dan perusahaan berbeda besarannya. Retribusi sampah masih memberlakukan pungutan secara manual.

“Skema untuk penyetoran pungutan retribusi sampah, pungutan dilakukan petugas kebersihan lalu disetorkan ke bendahara pengeluaran di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Subang. Barulah ketika diterima bendahara tersebut lalu disetorkan ke kas daerah,” katanya.

Mengenai kemungkinan kebocoran, Dito menyebut pasti ada saja. “Contohnya, petugas kebersihan yang meminta lebih dari aturan Peraturan Daerah tentang pungutan retribusi, ataupun bahkan ketika memungut retribusi tidak disetorkan,” jelasnya.

Dito menyarankan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Subang, agar membuat kan aplikasi E-Retribusi. Nantinya, masyarakat bisa langsung membayar kewajibannya untuk retribusi sampah dengan mengetahui besarannya. “Untuk meminimalisir adanya dugaan kebocoran retiribusi, kita sudah minta ke Bapenda untuk membuat aplikasi E-Retribusi,” ujarnya.(ygo/ysp/man/vry)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *