JAKARTA- Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid mengkritik kebijakan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menghapus fasilitas kartu kredit bagi pejabat Pertamina.
Nusron Wahid menilai, mengurus kartu kredit adalah pekerjaan yang terlalu kecil bagi seorang Ahok.
“Please, kembalilah ke Ahok yang berpikir makro. Jangan ecek-ecek soal kartu kredit direksi diurus,” ujar Nusron Wahid, dikutip Kamis (17/6).
Baca Juga:RUPS PLN Angkat 3 Direksi BaruBRI Konsisten Jadi Penyumbang Deviden Terbesar 2020
Dia bilang bahwa Ahok masih punya pekerjaan besar mulai dari potensi adanya korupsi hingga mafia migas. Bukan urus soal kartu kredit.
“Bongkar saja mega korupsi proyek atau mafia migas yang menggurita, yang membuat harga BBM kita mahal dan Pertamina kurang efisien,” ungkap Nusron.
Nusron yang pernah menjadi Ketua Tim Sukses Ahok di Pilkada DKI Jakarta ini menilai aneh dengan kebijakan Ahok tersebut.
“Ada yang aneh dengan sikap Ahok karena biasanya selalu berpikir makro, luas, holistik dan tidak parsial, serta memudahkan untuk mencari terobosan agar perusahaan lincah meng-handle masalah. Tapi kali ini lain,” katanya.
Nusron juga menilai pernyataan Ahok soal tentang limit kartu kredit perusahaan mencapai Rp 30 miliar tidak masuk akal, apalagi ada rencana untuk menghapusnya.
Nusron juga menilai kartu kredit tersebut substansinya dipakai untuk memudahkan para direksi
Misalnya ketika bertemu dengan stakeholder dan klien. Jumlahnya pun, kata Nusron, pasti terbatas dan semua penggunaannya dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Baca Juga:Ada Kluster Kantor Pemerintah, Wabup Pastikan Pelayanan Tetap BerjalanSakit-sakit Butuh Pertolongan, Endik TKI Asal Lembang Terlantar di Malaysia
“Tidak asal pakai. Lagian juga tidak semua plafon itu dihabiskan oleh direksi. Jadi angkanya tidak valid,” ungkap Nusron. (fin).