oleh

Seri Belajar Ringan Filsafat Pancasila ke 50 Memaknai sila keempat “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”

Bagian ke 4

Kang Marbawi

Ra’in

 

Pemimpin hadir bukan hanya karena adanya kontrak sosial (social contrac) antara masyarakat di suatu wilayah. Namun lebih dari itu, pemimpin memiliki tanggungjawab moral dan sosial terhadap kesepakatan agung dengan rakyat untuk menjaga dan mewujudkan keadilan sosial dan hukum, mewujudkan kesejahteraaan dan menjaga maqoshid al-asyariah.

Sebab kata rakyat dan pemimpin (ra’in) memiliki akar kata yang sama. Rakyat dan pemimpin (ra’in) dalam bahasa Arab berasal dari akar kata ra’a atau raya’a. Lalu, ra’in atau ra’un untuk pemimpin, dan ra’iyah untuk rakyat. Roin merupakan kata kerja dari ro’a, yar’a yang berarti penggembala atau orang yang diamanatkan sesuatu kepadanya dan ia menjaganya dengan baik. Sedang segala sesuatu yang diamanatkan kepada roin, disebut roiyyatun.

Soal amanah inilah yang menjadi soal. Sebab tidak setiap amanah bisa dilaksanakan dengan amanah. Sering kali pemegang amanah, memaksimalkan amanah untuk kepentingan pribadinya. Bagi pemimpin yang tak amanah, tak mensejahterakan rakyatnya, tak jadi soal. Ini yang harus menjadi soal, bagaimana amanah yang dipegang bisa dijalankan sesuai dengan tujuan diberikannya amanah tersebut.

Amanah diambil dari bahasa arab dalam bentuk mashdar (kata yang menunjukan kejadian) dari amānatan yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia amanah berarti pesan, atau perintah.  Amanah itu merupakan suatu tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang atau titipan yang diserahkan kepadannya untuk diserahkan kembali kepada orang yang berhak. Bisa diserahkan setelah usai waktu yang disepakati. Bisa juga ditengah jalan diserahkan atau diambil paksa. Sesuai situasi dan kondisi hubungan mesra pemegang amanah dan yang memberi amanah. Lihat saja dalam kitab suci semua agama. Amanah menjadi bagian dari tanggungjwab yang dibebankan kepada manusia. Sebut saja dalam al-Quran surat Al-Anfaal ayat 27.

Pemimpin atau roin yang mengemban amanah roiyyatun, yang dititipkan oleh rakyat ra’iyah, memiliki tanggungjawab untuk mengemban demi kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya. Tak amanah, maka amanah tersebut bisa dicabut kembali atau diambil kembali melalui mekanisme yang telah disepakati (demokrasi).  Inilah kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat. Memegang amanah untuk mensejahterakan rakyat, mewujudkan keadilan dan menjaga maqosyid al-syariah. Tidak sekedar mewujudkan general welfare, konsep tentang kebaikan yang meliputi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Sayangnya, rakyat sebagai pemegang daulat amanah tersebut tak memiliki kekuatan kuat untuk ikut menentukan agar amanah bisa dijalankan dengan baik/manah, dan jujur. Kontrak sosial yang terjadi antar rakyat dan pemimpin juga para wakil rakyat yang diberi mandat amanah oleh rakyat, hanya dilegitimasi dalam kurun waktu lima tahun. Itupun rakyat kadang tak tahu kepada siapa amanah itu dititipkan. Sementara dari tahun ke tahun, amanah untuk menegakkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan sosial dan menjaga keamanan tak pernah dirasakan oleh rakyat yang banyak.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan adalah Amanah. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, tak akan menjadi apa-apa tanpa perwujudan amanah untuk rakyat. Amanah yang bisa diambil atau diperpanjang. Amanah yang harus melahirkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan. Tujuan yang harusnya lahir dari kesepakatan dalam musyarawah. Amanah diwujudkan dengan kebijaksanaan yang lahir dari permusyawaratan dan mufakat. Bukan tujuan yang lahir dari kepentingan oligarkhi. Jadi harus menjadi soal mencari roin yang amanah! Jangan sampai tak menjadi soal jika ada roin yang tak amanah!  (180621)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

  1. Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

    ulasan untuk:
    https://pasundan.jabarekspres.com/2021/06/18/seri-belajar-ringan-filsafat-pancasila-ke-50-memaknai-sila-keempat-kerakyatan-yang-dipimpin-oleh-hikmat-kebijaksanaan-dalam-permusyawaratan-perwakilan/

    A. Tentang ketelitian penulisan/redaksi

    pada paragraf satu, istilah kaidah dasar fiqh/ushul fiqh mohon diklarifikasi, yang dimaksud itu “maqoshid al-asyariah” ataukah “maqoshid al-syari’ah” sehingga tidak berbeda makna antara paragfraf satu dengan paragraf lima.

    pada paragraf tujuh, mudah-mudahan saya yang salah,
    kalimat:
    “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”
    akan berbeda maknanya jika dibandingan seperti ini:
    “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”

    B. konten yang mengundang kontroversi

    pada paragraf enam, kalimat terakhir,
    “Sementara dari tahun ke tahun, amanah untuk menegakkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan sosial dan menjaga keamanan tak pernah dirasakan oleh rakyat yang banyak.”
    kalimat tersebut akan menjadi perdebatan, karena uji keabsahannya hanyalah data dan statistik. Kecuali, kalimat ini sengaja dipublikasikan untuk menjadi bahan diskusi demi keadaan yang lebih baik dari hari ini.

    Demikian,

    Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.