SUBANG-Penyerapan anggaran yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum maksimal menyerapnya. Padahal, Pemkab Subang sudah mempersiapkan dana untuk diserap dan digunakan berbagai kegiatan yang sudah diusulkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Rendahnya penyerapan anggaran yang rendah atau tidak maksimal, khawatir akan ada refocusing. Sehingga DPA akan berubah displaynya atau SDM yang belum mumpuni karena pemberlakuan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Subang, Casari mengatakan, untuk OPD yang belum maksimal dalam penyerapan anggaran di tahun 2021 ini, agar segera dimaksimalkan. “Kami terus mendorong mereka, agar penyerapan bisa maksimal,” katanya.
Baca Juga:Dor..Dor.. Pengemudi Fortuner Lepas Tembakan di Dekat Rumah Dinas WakapolriAplikasi “Lapor Kang Hengky” Tampung Aspirasi Warga KBB
Dijelaskan Casari, dalam penyerapan anggaran yang berasal dari APBD, BKAD sudah sangat siap untuk pencairannya. Namun ada beberapa OPD yang tidak kunjung maksimal dalam penyerapannya. “Kita sampaikan, kita sudah sangat siap untuk pencairan,” tegasnya.
Masih menurut Casari, dalam presentase penyerapan belanja binas atau badan di Kabupaten Subang, OPD yang melakukan penyerapan tertinggi adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Dinas tersebut menyerap anggaran sebesar 49,20 persen. Sedangkan OPD lainnya berada dibawahnya dalam serapan anggaran. “Data hari ini untuk OPD yang masuk Lima terendah adalah Dinas PUPR Sebesar 5,08 persen, Dinas Perhubungan 13,07 persen, Dinas Kesehatan 18,83 persen, Dinas Pertanian 19,46 persen dan Dinas Sosial 18, 89 persen,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Keuangan BKAD Kabupaten Subang Chairil Syahdu mengatakan, untuk OPD-OPD yang masih rendah dalam penyerapan anggarannya, diduga karena kekhawatiran. Ketika DPA sudah diusulkan namun ada refocusing anggaran, sehingga display-nya tidak sama. “Mereka diduga khawatir dan takut ada temuan, karena saat ini banyak refocusing dalam menanggulangi Covid-19. Terpaksa ada kegiatan yang terpangkas,” ungkapnya.
Selain khawatir ada temuan, lanjutnya, diduga PNS yang ada di OPD belum mumpuni skillnya dalam penginputan atau mengoperasikan SIKD yang terbaru, karena masih meraba-raba. “Itu kan baru juga sistemnya. Mereka terbiasa dengan sistem yang lama,” paparnya.(ygo/vry)
Lima OPD Terendah Penyerapan Anggaran
Dinas PUPR Sebesar 5,08 persen
Dinas Perhubungan 13,07 persen
Dinas Kesehatan 18,83 persen
Dinas Pertanian 19,46 persen