“Untuk mendorong lebih lanjut keterlibatan industri dalam kegiatan vokasi, Pemerintah sudah menyediakan Super Tax Deduction, yaitu insentif pajak sampai 200% dari total biaya riil yang dikeluarkan oleh industri ketika menjalankan kegiatan vokasi melalui skema pelatihan dan pemagangan,” ucap Menko Airlangga.
Sebagai target jangka menengah dari kebijakan penciptaan lapangan kerja di Indonesia akan fokus kepada 3 (tiga) strategi, yaitu ekonomi hijau (green economy), ekonomi biru (blue economy), dan ekonomi digital. Konsep ‘ekonomi hijau’ diimplementasikan melalui transisi kepada energi terbarukan, mendorong keberlanjutan dan produktivitas dari rantai pasok minyak sawit, lalu ekonomi sirkular dengan pemanfaatan limbah minyak sawit sebagai bioenergi, dan sebagainya.
Lalu, untuk mengembangkan ‘ekonomi biru’, Pemerintah fokus meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pembudidayaan ikan dan industri perikanan, serta Program Rehabilitasi Mangrove, karena jumlah masyarakat pesisir Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia.
Baca Juga:Pemdes Sukareja Bangun Jalan Lingkungan Cor BetonKodim Purwakarta Respons Dapur Umum Warga
“Sementara, dalam Presidensi G-20 di 2022 mendatang, Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk memperbaiki kondisi tenaga kerjanya melalui perlindungan tenaga kerja, pengembangan kompetensi, dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif dalam masa pemulihan ekonomi ini,” tutup Menko Airlangga.
Turut hadir dalam event virtual ini adalah Country Director World Bank Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen, Representative Forum Kebijakan Ketenagakerjaan Yose Rizal Damuri, CEO Asakreativita Vivi Alatas, East Asia Pasific Regional Director for Human Development World Bank Daniel Dulitzky, dan Lektor Senior Universitas Indonesia M. Chatib Basri. (rep/hls)
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto
Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, & Youtube: @PerekonomianRI
Email: [email protected]
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia
(rls/adv/Jni)