oleh

Negara Gagal: Haiti

SEMOGA tidak ada warga Haiti yang membaca ini. Apalagi dibaca pemerintah negara Haiti. Sebab, saya menyimpulkan bahwa negara gagal itu ternyata benar-benar ada. Yaitu Haiti.

Ya, setidaknya itulah kondisi Haiti sekarang. Menjadi negara yang gagal (failed nation). Sederet fakta makin terbuka. Setelah peristiwa pembunuhan Presiden Haiti Jovenel Moise pada Rabu, 7 Juni lalu, pukul 01.00 dini hari waktu setempat.

Haiti, 56 persen dari total 11 juta penduduk dalam kondisi miskin. Dari jumlah itu, sebanyak 4 juta penduduknya dalam kondisi sangat miskin atau kelaparan. Padahal negara yang berjarak 1.000 Km dari Amerika itu, sudah merdeka sejak dua abad lalu. Tepatnya 217 tahun lalu. Merdeka dari penjajahan Prancis tahun 1804 silam.

Keamanan di Haiti sangat buruk. Aksi geng jalanan merajalela. Mereka berkuasa. Sulit dikendalikan. Jaringan aktivis kemanusiaan mencatat, akibat aksi kekerasan dan pembantaian antara tahun 2018-2020 sekitar 1.085 orang meregang nyawa.

Puncak penyebab dari segala krisis itu karena ketidakstabilan politik. Akhirnya pemerintah lemah. Keamanan lemah. Kesejahteraan tidak terjamin.

Melihat kondisi Haiti, saya makin setuju dengan pemikiran Acemoglu dan Robinson. Yang nulis buku Why The Nation Failed. Yang disebutkan oleh Prabowo dan sempat heboh.

Bahwa benar, negara bisa saja gagal, lemah dan hancur. Jika konstitusi negara tidak dijalankan. Di Haiti, hampir semua pakem, aturan main bernegara dilanggar. Konstitusi negara dilanggar. Akibatnya: negara chaos!

Acemoglu dan Robinson berpendapat, bahwa teori kebodohan, teori sumber daya alam penyebab maju-mundurnya negara, sudah terbantahkan. Artinya negara bisa gagal atau maju bukan karena rakyatnya bodoh. Bukan pula sumber daya alamnya yang buruk. Sama sekali bukan. Awalnya dua teori itu sempat diyakini banyak orang.

Tapi negara akan gagal ketika konstitusi dilanggar. Ketika terjadi krisis politik. Negara akan maju, ketika punya komitmen kuat menjalankan sistem dan mematuhi konstitusi. Artinya negara berkomitmen menjamin kesejahteraan, memberikan hak-hak politik dan menjamin persamaan hukum.

Lihatlah Haiti. Presiden Moise harusnya turun dari jabatannya pada Februari 2021 lalu. Masa jabatan 5 tahun sudah habis. Sebab ia dilantik pada Februari 2017 lalu.   Tapi dia bersikukuh bahwa masih bisa memimpin hingga akhir tahun ini. Belum habis masa jabatan.

Polisi saat melakukan olah TKP di depan kediaman Presiden Haiti Jovenel Moise. Usai terjadi aksi penyerbuan dan pembunuhan hingga menewaskan Presiden Moise.

Ia pun memaksakan diri. Memerintah berdasarkan dekrit presiden. Di sana, roda pemerintahan dipimpim oleh Perdana Menteri yang diangkat presiden. Artinya jabatan perdana menteri juga sudah habis. Untungnya, perdana menteri tidak ikut ngotot, sudah mundur. Digantikan PM sementara Claude Joseph.

Tapi kerancuan dan kekacauan ketatanegaraan pun terjadi. Masa jabatan presiden sudah habis. Jabatan PM juga sudah habis. Tiba-tiba setelah Moise meninggal, DPR mengangkat jabatan presiden sementara yaitu Joseph Lambert. Padahal, masa jabatan DPR pun sudah habis Januari 2021 lalu. Belum ada Pileg lagi.

Seharusnya Pileg digelar Oktober 2020. Tapi gagal karena krisis dan kerusuhan massa berkepanjangan. Lalu pengangkatan presiden sementara itu konstitusional? Bingung kan.

Para pakar tata negara ke mana? Mungkin Haiti butuh pakar sekelas Yusril Ihza Mahendra atau Refly Harun. Di Haiti pun para pakar sebenarnya mencoba bersuara. Meski sangat terbatas. Tapi mereka bingung juga takut. Konstitusi mana yang dipakai.

Jika mengacu ke Konstitusi 1987, ketika Presiden tidak ada, maka seorang Ketua Mahkamah Agung yang mengambil alih masa jabatan. Masalahnya, Ketua MA Haiti sudah meninggal dunia Desember lalu karena Covid. Belum ada gantinya.

Sedangkan dalam amandemen UU terbaru, DPR bisa melantik presiden sementara. Tapi masalahnya tadi: masa jabatan DPR sudah habis.

Kekacauan lainnya: perdana menteri ada dua orang. Joseph Claude dan Ariel Henry yang diangkat Presiden Moise sehari sebelum dibunuh. Masalahnya, Henry belum dilantik. Meski ia ngotot ingin menjabat. Sedangkan Joseph berdalih tidak ada jabatan presiden tanpa melalui Pemilu.

Joseph yang selama ini dianggap pemimpin yang memiliki kekuatan. Ia mengklaim didukung oleh tentara dan polisi. Ia memimpin serangkaian penyelidikan terhadap aksi pembunuhan keji terhadap Presiden Moise.

Joseph juga yang berteriak meminta bantuan dikirim tentara dari AS untuk menjaga keamanan di Haiti sementara. Tapi, Presiden Joe Biden merespons biasa saja.

Meski mengutuk aksi itu, Biden hanya akan mengirim tentara cadangan ke Haiti dan menugaskan FBI untuk membantu penyelidikan aksi pembunuhan.

Kini Haiti makin dilanda ketidakpastian. Rakyat Haiti makin gejolak dan tidak terurus. Semua kendaraan angkutan umum berhenti. Mereka ketakutan. Polisi dan tentara masih memburu 5 orang lagi tersangka pembunuhan Presiden.

Bandara dan Pelabuhan serta perbatasan negara ditutup total. Haiti masih melakukan perburuan nasional. 18 orang berhasil diamankan. 3 orang ditembak mati. Seluruh pelaku teridentifikasi 28 orang.

Aksi pengepungan terhadap 28 pelaku pembunuhan oleh kepolisian Haiti sejauh ini sudah membuahkan hasil. Bahkan polisi sudah menangkap tersangka otak pembunuhan terhadap presiden. Yaitu seorang lelaki berusia 63 tahun bernama Christian Emmanuel Sanon. Ia seorang doktor, warga Haiti yang punya izin menetap di Florida, AS.

Dalam konferensi pers Senin (12/7) siang, kepala kepolisian Haiti mengatakan, pihaknya sudah menangkap Sanon di rumahnya di Haiti. Sanon disebut akan mencalonkan diri dalam Pilpres Haiti yang rencananya digelar 26 September mendatang.

Sanon juga yang menyewa 28 pembunuh bayaran dari Kolombia itu. Mereka adalah mantan tentara Kolombia. Awalnya, mereka disebut pengawal bayaran yang menjaga keamanan pribadi Sanon.

Polisi mengungkap bahwa Sanon dan para pengawal khusus itu tiba di Haiti pada Juni lalu menggunakan jet pribadi. Belum terungkap mengapa kemudian mereka melancarkan aksi pembunuhan terhadap Presiden Moise. Padahal awalnya disewa untuk menjaga Sanon.

Sementara istri Moise, Martine yang selamat dari aksi pembunuhan sudah bisa memberikan keterangan kepada publik. Melalui akun twitter, Martine menyebut suaminya Moise diberondong oleh senjata para pelaku tanpa diberikan kesempatan menyampaikan sepatah kata pun. 12 peluru bersarang di tubuhnya.

Martine yakin aksi pembunuhan itu dampak dari rencana suaminya dalam merencanakan pembangunan Haiti. Di antaranya program pembangunan jalan, air, dan pembangunan jaringan listrik. Menurutnya, rencana itu sudah mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Tapi di sisi lain, aksi massa sejak Februari lalu terus menguat dan mendesak Moise mundur. Sebab sudah habis masa jabatan dan dituding melakukan praktik korupsi.

Apalagi Moise terpilih oleh sebagian kecil penduduk Haiti. Dari total 6,1 juta warga pemilik hak pilih, hanya 600 ribu warga yang memberikan hak pilihnya.

Mungkin karena didera kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi, Pemilu Haiti sulit digelar. Buktinya, Pileg yang seharusnya digelar Oktober 2020 lalu pun gagal dilaksanakan. Juga masalah utamanya karena komitmen pemimpin Haiti yang buruk dalam menjalankan konstitusi.

Menghela nafas. Dari Haiti kita belajar. Tidak jadi jaminan negara yang sudah ratusan tahun merdeka lalu bisa sejahtera. Padahal Haiti adalah negara yang indah. Punya pantai-pantai yang indah seperti Bali dan Lombok. Pariwisata jadi andalan pendapatan negara.

Bahkan para pendiri negara Haiti punya keberanian gemilang. Negara itu dimerdekakan oleh budak. Ya, budak Prancis yang didatangkan dari Afrika kemudian memimpin perlawanan terhadap Prancis.

Padahal, saat itu, Prancis tengah dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Dikenal luas karena kehebatannya melakukan penaklukan. Tapi, Napolen rela mundur dan mengikhlaskan Haiti merdeka.

Tapi kemudian sejarah kepemimpinan di Haiti selalu diwarnai kudeta. Dari diktator satu ke diktator lainnya. Di tahun 1964, Presiden Duvalier pernah mendaklarasikan presiden seumur hidup. Otomatis melahirkan siklus kekacauan politik yang sulit diputus.

Haiti juga sering dilanda kelaparan dan wabah kolera. Belum pulih pula dari bencana gempa pada 2010 lalu yang menewaskan sekitar 300 ribu warganya. Haiti juga sudah beberapa kali gagal melaksanakan pemilu karena protes aksi massa berkepanjangan.

Dari Haiti kita belajar, ketamakan elit politik berkuasa bisa mencelakakan. Ketidakpatuhan penguasa menjalankan konstitusi negara bisa membawa kepada kehancuran sistem pemerintahan. Pray for Haiti.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *