SUBANG-Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Subang berharap proses penyusunan anggaran bukan sekedar menaikkan atau menurunkan nilai anggaran.
Ketua Fraksi PDIP H. A. Kosim dalam keterangannya pada Pasundan Ekspres mengatakan, dalam nota pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan, pencapaian-pencapaian selama periode tahun 2021 serta dibandingkan dengan Periode tahun 2020. “Seharusnya menjadi tolak ukur dalam penyusunan KUA-PPAS APBD tahun 2022 ini. SKPD harus senantiasa cermat dalam mengidentifikasi potensi budget slack di setiap pos mata anggaran,” kata H Kosim.
Ia juga menyampaikan, Fraksi PDI Perjuangan bersikap tegas untuk menolak anggaran yang diajukan sekiranya ditemukan praktik budget slack. “Besar harapan kami, angka-angka dalam KUA-PPAS APBD 2022 adalah angka yang rasional dan wajar, sehingga bisa menekan in-efisiensi anggaran yang pada masa sulit seperti ini sangat diperlukan efisiensi anggaran,” jelasnya.
Baca Juga:Kemenag Ganti Fisik Buku Nikah Jadi DigitalSangat Mudah, Urus Perizinan di Karawang Kini Hanya 7 Menit
Terkait dengan Pendapatan, Fraksi PDIP melihat perlunya TAPD dan OPD yang dapat memaksimalkan potensi pendapatan dan meminimalisir pengeluaran di tengah ketidakpastian dana alokasi khusus serta bantuan provinsi yang diakibatkan dampak dari Covid-19. “Adanya penurunan yang sangat signifikan terkait APBD Tahun 2022, yang diproyeksikan mengalami penurunan hampir 30 persen dari APBD Tahun 2021 tentunya harus menjadi perhatian dan pemikiran kita bersama untuk mengantisipasi defisit anggaran Tahun 2022,” jelasnya.
Sementara itu, terkait dengan Belanja daerah, Kosim menyebut yang menjadi perhatian adalah belanja barang dan jasa sebesar Rp426,1 miliar lebih besar dari pada belanja modal sebesar yang hanya Rp158,24 miliar. “Ini perlu dipertimbangkan kembali mengingat masih banyaknya fasilitas umum, seperti jalan dan jaringan irigasi yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Terakhir, terkait alokasi anggaran bantuan sosial sebesar Rp917 juta harus ditingkatkan besarannya agar bisa dirasakan oleh penerima manfaat dalam meminimalisir dampak Covid-19. “Dampak Covid-19 di tahun depan juga perlu diperhatikan dan perlu dilihat secara proporsional,” tuturnya.(ygi/vry)