oleh

Dapat Restu Jokowi, 56 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Siap Jadi ASN Polri

Dapat Restu Jokowi, 56 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Siap Jadi ASN Polri. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, menyatakan Polri siap merekrut 56 Pegawai KPK yang tak lolos tes TWK, menjadi pegawai di direktorat tindak pidana korupsi di Bareskrim Polri, Kapolri menegaskan sudah mendapat izin dari Presiden Jokowi

“Mungkin rekan-rekan mendapatkan info, saya jelaskan, bahwa Jum’at yang lalu saya telah mengirim surat kepada Bapak Presiden untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembanan tugas-tugas di bareskrim polri khususnya Dittipikor” jelas Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, ketika jumpa pers di Jayapura, Jum’at 28/09/2021

“Kami berkirim surat kepada Bapak Presiden, untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lolos di tes dan tidak dilantik jadi asn kpk untuk bisa kita tarik kemudian kita tarik dan kita rekrut jadi ASN Polri”. Tambahnya

Dapat Restu Jokowi, 56 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Siap Jadi ASN Polri

Kemudian, Jendral Listyo mengatakan, bahwa pada 27 September mendapat jawaban dari Bapa Presiden melalui Mensesneg secara tertulis, beliau setuju bahwa 56 orang tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri.

Maka Pihak Kapolri akan menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan MenpanRB dan BKN, maka proses saat ini sedang berlangsung dan didiskusikan.

Bahwa perihal tersebut, jika sudah berjalan, nantinya Novel CS juga akan mengembang tugas di Bareskrim Polri khususnya Dittipikor.

Di samping itu, dari berbagai sumber menyebutkan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meyakini bahwa para pegawai KPK yang tak lolos TWK dan akan direkrut oleh Polri itu dapat meningkatkan kualitas kinerja kepolisian perihal penanganan korupsi. Pasalnya, 56 orang yang tak lolos TWK itu tentu berpengalaman dalam tugas dimaksud.

Kapolri menerangkan, bahwa Dittipidkor Bareskrim Polri memiliki program kerja yang semakin kompleks. Apalagi, saat pandemi Covid-19 seperti saat ini, semakin menambah tanggung jawab dan tugas.

“Karena kita melihat terkait dengan rekam jejak dan tentunya pengalaman tipikor, tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi yang saat ini kita kembangkan untuk memperkuat organisasi Polri,” ucapnya seperti dilansir dari sumber terpercaya.

Dalam kesempatan lain, Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD menanggapi perihal tersebut,

“Bukan penyidik tapi ASN. Nanti tugasnya diatur lagi,” terang Mahfud MD

Lebih lanjut lagi, ia menanggapi, bahwa menurutnya, persetujuan Presiden Jokowi tersebut tentu mempunyai dasar, yaitu Pasal 3 Ayat (1) PP No. 17 Tahun 2020, “Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.”

Di samping itu, Presiden dapat mendelegasikan hal itu kepada Polri, juga institusi lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014. (/Juni)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *